Pendidikan Tidak Mengakar di Masyarakat

JAKARTA, SENIN - Pendidikan nasional seringkali dikelola tanpa didasari oleh justifikasi, kajian ilmiah, dan penilaian berdasarkan data yang akurat. Akibatnya, pengelolaan pendidikan di semua jenjang, jenis, dan jalur, berjalan secara sporadis dan tidak mengakar di masyarakat sehingga kehilangan makna bagi kebangkitan bangsa.

Pengalaman sepanjang abad pertama kebangkitan nasional, kebijakan perencanaan dan pengelolaan pendidikan, termasuk juga di ruang kelas,  belum didasari justifikasi dari suatu kajian ilmiah. Ini terlihat dari banyak gagasan inovatif dan strategis yang dilaksakan untuk meningkatkan pendidikan secara nasional, namun dilaksakan secara temporer atau sebatas masa jabatan menteri yang bersangkutan.

”Melakukan pembenahan secara tergesa-gesa tanpa memahami dari mana dimulai dan bagaimana mengukur tahap-tahap pembenahan yang hendak dicapai dapat berakibat fatal terhadap keberhasilan pembangunan pendidikan nasional secara keseluruhan. Ibaratnya sama fatalnya dengan dokter yang mengobati pasien tanpa mengetahui penyakitnya,” kata  Hafid Abbas yang dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Luar Sekolah pada Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, Senin (16/6).

Oleh karena Indonesia telah memilih menuju pada pilihan hidup demokrasi dan menghormati hak asasi manusia, maka pendidikan berbasis hak asasi guna mencapai tujuan pendidikan untuk semua juga harus dijalankan. Kebijakan pendidikan itu menyangkut bagaimana akses masyarakat terhadap pendidikan bisa dinikmati semua orang tanpa diskriminasi, negara menjamin anggaran pendidikan yang mendukung ke arah pendidikan bermutu yang mampu menyiapkan setiap orang untuk bisa siap masuk ke dunia kerja, dan juga menghasilkan kebijakan-kebijakan pendidikan untuk kebangkitan bangsa.