Dinilai Tak Efektif, DPD Desak Penghentian UN

JAKARTA,SELASA - Panitia Ad-Hoc III Dewan Perwakilan Daerah (PAH III DPD) RI mendesak Pemerintah untuk segera menghentikan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN). Menurut PAH III, UN terbukti tidak efektif karena tidak dapat menjembatani kondisi sekolah di daerah, serta tidak dapat memetakan pencapaian kompetensi atau pengendalian mutu pendidikan karena hanya mengujikan beberapa mata pelajaran saja.

Anggota PAH III DPD dari Nusa Tenggara Barat Abdul Muhyi Abidin mengatakan, DPD hanya menerima keluhan tertulis dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari pusat hingga daerah, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Education Forum serta beberapa pemerhati pendidikan. "Kita tidak menerima dokumen tertulis tapi berdasarkan kunjungan kerja dari pengamatan lapangan," ujar Muhyi dalam konpers PAH III DPD di Jakarta, Selasa (24/6).

Anggota PAH III DPD dari Sumatera Utara Parlindungan Purba juga mengatakan di daerahnya sudah ada gejolak-gejolak penolakan terhadap UN menyusul ditangkapnya berbagai oknum guru dan Diknas daerah yang ditangkap. Praktik-praktik kotor di sekitar penyelenggaraan UN juga makin marak terjadi, bahkan bukan lagi soal tuntutan terhadap murid untuk mengerjakan ujian dengan jujur. "Guru (saja) sudah mengatakan 'Pak ampun lah Pak, murid kami nggak lulus bukan karena bodoh, tapi karena pengawasan yang ketat. Jadi nggak sempat mengedarkan jawaban," ujar Parlin pada kesempatan yang sama.

Seruan penolakan DPD, diakui Anggota PAH III DPD dari Sulawesi Selatan Ishak Pamumbu Lambe memang sudah disampaikan sejak Pemerintah berencana menyelenggarakan UN. Namun, hingga saat ini Pemerintah belum mendengar dan tetap melaksanakan UN.