Beasiswa SMP Bagi Siswa Miskin Ditingkatkan

JAKARTA, KAMIS - Pemerintah memperbanyak beasiswa bagi siswa miskin sekolah menengah pertama guna mengurangi hambatan bagi mereka meneruskan pendidikan dasar. Pemberian beasiswa diharapkan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar atau APK di jenjang sekolah menengah pertama sederajat dan menuntaskan program wajib belajar.

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama atau SMP Departemen Pendidikan Nasional, Didik Suhardi, mengatakan, Senin (30/9), tahun 2009, beasiswa miskin diusulkan naik 11 persen cakupannya sehingga menjadi 16 persen atau bagi 998.000 siswa. Besarnya beasiswa tetap yakni Rp 48.000 per anak per bulan dan untuk biaya personal seperti seragam dan buku tulis. Selama ini, sekalipun sejumlah sekolah sudah menggratiskan iuran sekolah, kebutuhan pribadi masih menjadi masalah bagi anak miskin. 

"Kalau anak naik sepeda ke sekolah atau tidak membutuhkan biaya transportasi, beasiswa itu sudah memadai," ujarnya. Mengenai cakupan beasiswa tersebut, Didik mengatakan, persoalannya kembali kepada definisi kemiskinan lantaran terdapat perbedaan tipis antara warga miskin dan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan yang merasa memerlukan pula beasiswa tersebut.

Akan tetapi, dengan adanya rencana peningkatan satuan biaya Bantuan Operasional Sekolah atau BOS yang hingga kini masih dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, biaya pendidikan dapat lebih ditekan. Sejumlah pemerintah daerah juga mulai memberikan bantuan dan beasiswa serupa sehingga jangkauan semakin luas.

Di samping itu, terdapat pula beasiswa bakat dan prestasi bagi 30.000 siswa pada tahun 2009 atau naik 7.000 siswa dari tahun ini. Beasiswa ini bagi siswa berbakat olah raga dan kesenian. Jenis beasiswa lainnya ialah beasiswa SMP Terbuka. SMP Terbuka diperuntukkan bagi anak yang tidak punya waktu belajar secara regular lantaran harus bekerja atau kondisi geografis sulit. Besarnya beasiswa Rp 25.000 per bulan per anak tahun ini.

Dia mengatakan, di kota-kota besar di Jawa dan Bali, APK SMP/MTS sudah di atas 95 persen atau tuntas wajib belajar dan mulai mengarah ke wajib belajar dua belas tahun. APK secara nasional sendiri sekitar 92 persen. Sedangkan, untuk Angka Partisipasi Murni SMP/MTs sampai dengan akhir tahun 2007 sebesar 71, 60 persen.

Secara nasional, wajib belajar dapat tuntas 2008 ini. Namun, memang belum merata pencapaiannya, terutama di kabupaten yang merupakan pemekaran dan kabupaten dengan kondisi geografis sulit seperti di daerah-daerah timur.

Secara terpisah, Wakil Koordinator Education Forum, Yanti Sriyulianti mengungkapkan, hak atas atas pendidikan jelas merupakan amanat konstitusi dan pemerintah telah mencanangkan wajib belajar sembilan tahun. Dengan demikian, sudah merupakan kewajiban pemerintah menghilangkan segala hambatan anak ke sekolah.

"Itu benar-benar harus semua warga negara baik yang mampu dan tidak mampu. Itu sudah tidak bisa ditawar dan tidak ada batasan itu pendidikan negeri dan swasta," ujarnya.