Sekolah Bertaraf Internasional? Gak Usahlah!

JAKARTA, SELASA- Pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan, program sekolah bertaraf internasional merupakan proyek prestius pemerintah yang tidak perlu. Apalagi sekolah berstandar internasional menyerap dana pemerintah cukup besar.

"Yang diperlukan itu menciptakan pemerataan pendidikan berkualitas. Pemerintah cukup mendukung sekolah yang sudah mempunyai reputasi bagus dan membinanya. Tanpa embel-embel sekolah internasional pun, sekolah berkualitas itu sudah berbobot dan banyak lulusannya yang keluar negeri dan berprestasi," katanya.

Darmaningtyas menambahkan, obsesi pemerintah untuk mendirikan sekolah-sekolah bertaraf internasional dengan mengucurkan dana yang sangat besar bagi sekolah-sekolah yang sudah mampu dan memadai dalam fasilitas dan sumberdayanya, menjadikan iri bagi sekolah-sekolah yang sekadar memiliki fasilitas dan sarana prasarana pembelajaran relatif minim.

Darmaningtyas mencontohkan, di Jawa Barat saja dari 191.704 unit gedung sekolah, 67 persen di antaranya rusak. "Ini hanya potret kecil yang termuat di media, lebih dari itu dapat dibayangkan bagaimana kondisi sekolah-sekolah orang-orang pedesaan, pinggiran hutan di Kalimantan dan Papua sana," ujarnya.

Pemerintah lambat laun akan menciptakan segregasi masyarakat. Masyarakat ekonomi tinggi menikmati pendidikan terbaik dan semakin baik kesejahteraannya. Sedangkan, masyarakat miskin kian tertinggal. Padahal, tugas pemerintah menjembatani jurang tersebut dengan memenuhi standar pelayanan minimal dan menjamin akses pendidikan seluas-luas bagi warga negara.

Kepala Seksi Pemberdayaan TK/SD sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan SD Bertaraf Internasional, M Husnan mengatakan, terdapat 36 SD yang dijadikan rintisan SDBI pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 bertambah lagi 66 rintisan SDBI (2008) baik negeri maupun swasta. Diharapkan nantinya, masing-masing kabupaten dan kota mempunyai setidaknya satu SDBI.

Tahun pertama menjadi rintisan Sekolah Dasar Berstandar Internasional (SDBI), sekolah mendapatkan bantuan dari pemerintah sekitar Rp 500 juta setahun, tahun kedua mendapat Rp 300 juta, dan tahun ketiga Rp 200 juta.