Wapres: Jangan Ada Kecemburuan akibat Kenaikan Gaji Guru

JAKARTA, KAMIS — Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla meminta agar para guru yang kesejahteraannya meningkat hingga dua kali lipat mengimbangi dengan pengabdian dan profesionalisme yang tinggi.

Jangan sampai peningkatan kesejahteraan guru justru menimbulkan kecemburuan sosial bagi profesi lain yang bekerja secara penuh setiap harinya.

Permintaan Wapres Kalla itu disampaikan kembali oleh guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Hafis Abbas, saat ditanya pers, seusai bersama Rektor UNJ Bejo Sujanto dan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ Karnadi saat diterima Wapres Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (11/12) sore. Dalam pertemuan itu, rombongan UNJ ditemani oleh Wakil Ketua MPR M Fatwa, yang merupakan alumni UNJ.

"Wapres meminta agar para guru jangan menyambi lagi di tempat lain dan meningkatkan profesinya untuk kepentingan murid didiknya. Karena, menurut Pak Wapres, gaji guru sudah meningkat dua kali lipat menjadi Rp 2 juta lebih," kata Hafis, yang juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Hukum dan HAM.

Menurut Hafis, dengan meningkatnya kesejahteraan guru akibat pemenuhan anggaran 20 persen pendidikan, guru tidak lagi ada yang meninggalkan muridnya dengan mengajar di banyak tempat, apalagi buka toko dan ada yang menjadi tukang ojek.

"Kegiatan lain itu justru akan menyebabkan guru tidak profesional dan konsentrasi dengan anak didiknya," tambahnya.

Hafis mengatakan, menurut laporan PBB beberapa tahun lalu, guru-guru di Indonesia hanya mengajar rata-rata 2,5 jam setiap harinya sehingga kalau dihitung setiap minggunya mereka hanya mengajar 15 jam.

Dengan data tersebut, guru yang kesejahteraannya meningkat, tentu harus meningkatkan pula kemampuan dan profesionalitasnya. "Karena, kalau dengan kesejahteraan sebesar itu tidak bekerja penuh demi anak didiknya dalam waktu hanya 2,5 jam setiap harinya, jelas itu akan membuat kecemburuan sosial bagi profesi lainnya yang bekerja lebih panjang namun gajinya hanya Rp 1,5 juta," lanjut Hafis.

Sementara itu, Bejo menyatakan kekhawatirannya kepada Wapres Kalla jika implementasi anggaran pendidikan 20 persen lebih banyak yang dialokasikan ke sekolah kedinasan yang dikelola departemen dan instansi pemerintah. Namun, Wapres menyatakan pemerintah sudah mengatur dan akan mengawasi secara ketat penggunaan anggaran tersebut.