Jual SUN Valas, Indonesia Tergadai ke Investor Asing

JAKARTA, MINGGU - Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy menilai sikap pemerintah yang "sangat aktif" menawarkan surat utang negara (SUN) dalam bentuk valuta asing senilai 3 miliar dollar AS sama saja dengan menggadaikan negara ini kepada investor asing.
 
"Indonesia jelas tergadai pada investor asing. Indonesia lebih parah dari Filipina karena Filipina hanya menjual obligasinya dengan bunga sekitar 7 persen per tahun," kata Noorsy kepada Persda, Minggu (1/3).

Pemerintah menawakan SUN valas untuk yang jatuh tempo lima tahun senilai 1 miliar dollar AS dengan imbal hasil (yield) 10,5 persen. Sementara obligasi yang jatuh tempo 10 tahun terserap 2 miliar dollar AS dengan imbal hasil 11,75 persen.

Untuk jatuh tempo lima tahun didistribusikan sebanyak 55 persen ke wilayah Asia, 18 persen ke Eropa, dan 27 persen ke Amerika Serikat. Sedangkan untuk 10 tahun didistribusikan 30 persen ke Asia, 20 persen ke Eropa, 50 persen ke AS. "Kenapa di jual di New York, LIBOR (The London Interbank Offered Rate) 1 persen?" kata Noorsy.

Menurutnya ini harus menjadi perhatian semua bangsa karena akan menjadi beban bagi APBN ke depan yang akan jauh lebih berat dibanding APBN sebelumnya dan menjadi tanggungan generasi berikutnya. "Soal fee bagi underwriter, siapa yang bisa memeriksa underwriter dari fee yang mereka terima. Bukankah mungkin akan mengalir lagi ke Indonesia untuk ikut membiayai kampanye kekuatan politik tertentu?" kata Noorsy.

Terkait dengan itu, dia meminta penjualan global bond itu mewajibkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan karena BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebelumnya menyatakan tidak jelas jumlah utang luar negeri Indonesia. "Bahkan mewajibkan KPK menginterogasi otoritas fiskal tentang alasan penjualan obligasi yang sangat menguntungkan pihak asing tetapi mengakibatkan tekanan fiskal," katanya.

Dia juga berharap BPK melakukan audit investigasi atas permintaan DPR karena penjualan obligasi di tahun politik ini syarat dengan pesan politik dari dalam negeri ke pihak-pihak korporasi berkuasa. "Penjualan global bond ini membuktikan bahwa justru otoritas fiskal yang menyebabkan kondisi APBN Indonesia terus menerus dalam tekanan utang luar negeri," katanya.