Sri Mulyani: Masyarakat Menunggu Hadirnya MRT

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sistem transportasi massal Jakarta (MRT) merupakan sarana yang ditungu-tunggu masyarakat sehingga Pemprop DKI Jakarta harus sungguh-sungguh merealisasikan infrastruktur itu.

"Percuma punya gubernur bergelar insinyur kalau tidak bisa menyelesaikan masalah transportasi di ibukota," kata Sri Mulyani dalam penandatanganan perjanjian penerusan hibah dari pemerintah kepada Pemprop DKI Jakarta di Gedung Depkeu, Jakarta, Rabu petang.

Penandatanganan penerusan hibah untuk pembangunan MRT itu dilakukan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo dan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.

Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia sudah masuk ke dalam negara-negara dengan income per kapita kelompok menengah tetapi hingga saat ini belum memiliki sarana transportasi massal yang handal.

"Masyarakat tidak ingin hanya melihat penandatanganan penerusan hibah ini, mereka menginginkan sebentar lagi ada sarana transportasi massal yang efisien, aman, comparable dengan negara lain," katanya.

Sri Mulyani mengakui, pelaksanaan proyek MRT memang akan sangat rumit sehingga pembuat kebijakan perlu mengerahkan segala kemampuannya.

"Pemerintah pusat akan berusaha semaksimal mungkin membantu pemda termasuk dalam perubahan peraturan perundangan yang diperlukan," katanya.

Berdasar Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008 antara Pemerintah Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA), pemerintah akan menerima dana pinjaman senilai 1,869 miliar yen untuk mendanai kegiatan MRT.

Panitia Anggaran DPR pada awal Desember 2008 menyetujui usulan penerusan hibah (ongranting) dari Jepang kepada Pemprop DKI sebesar 758 Juta yen.

Penandatangan hibah itu merupakan salah satu syarat untuk penandatangan loan agreement kedua yang akan dilaksanakan pada akhir Maret 2009, dari 4 tahap penyaluran pinjaman JICA untuk MRT.