Menteri Ekonomi Tetap Solid

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menjamin tim ekonomi pemerintah tetap pada kebijakan yang sudah ditetapkan. Tim ekonomi pemerintah tetap solid dan berjalan baik sekalipun pecah koalisi politik antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Perpecahan tersebut tidak membuat para menteri dalam tim ekonomi pemerintah keluar dari jalur kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Hubungan tim ekonomi dengan DPR pun tetap solid.

”Kelanjutan program di semua menteri dan departemen tetap dijalankan. Untuk kebijakan ekonomi secara umum, kami tetap akan melihat posisi dan dinamika ekonomi. Adapun dari sisi kebijakan tidak akan banyak pengaruhnya,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (24/4).

Menurut dia, bukti bahwa tim ekonomi di kabinet tetap solid adalah sikap para menteri yang tetap fokus pada perkembangan berbagai indikator ekonomi.

Kondisi itu terlihat pada rapat-rapat koordinasi perekonomian yang terus digelar dalam beberapa hari terakhir ini. ”Selama beberapa minggu terakhir ini kami merasa tidak ada perubahan dari aktivitas pemerintah dan birokrasi,” kata Sri Mulyani.

Ia juga yakin, proses pengambilan keputusan di DPR diharapkan tetap berjalan baik, khususnya proses penyelesaian undang-undang di bidang ekonomi. Sebab, pada dasarnya setiap partai politik mengedepankan kepentingan bersama dan masyarakat.

”Kalau legislasi yang dibutuhkan oleh keseluruhan perekonomian atau negara ini untuk selalu siap dalam mengantisipasi, menangani berbagai kemungkinan masalah, saya rasa akan tetap diprioritaskan,” katanya soal hubungan tim ekonomi dan DPR.

Sri Mulyani mengatakan, masa kampanye pemilu saat ini memang agak mengganggu jadwal kerja DPR. Namun, pemerintah akan terus melakukan komunikasi dengan DPR.

”Beberapa minggu ini DPR belum menunjukkan aktivitas untuk rapat kerja. Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan akan terus berkomunikasi agar sejumlah agenda yang masih harus dibahas dengan Komisi XI atau Panitia Anggaran tetap bisa berjalan sesuai dengan jadwal. Semua anggota DPR dan partai- partai politik memiliki tugas konstitusional untuk menyelesaikan tugas legislasi hingga Oktober 2009,” tuturnya.

Beberapa agenda penting yang saat ini masih menunggu pembahasan lanjutan di DPR antara lain Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah serta Rancangan Undang- Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan.