Ratusan Ribu Kosmetik Ilegal Dimusnahkan

DENPASAR, KOMPAS.com - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali memusnahkan ratusan ribu kemasan kosmetik, obat, makanan dan makanan suplemen di Tempat Pembuangan Akhir Suwung, Denpasar, Kamis.
     
Barang-barang ilegal itu terdiri atas 181.409 kemasan kosmetik, 3.557 kemasan obat, 6.608 kemasan obat tradisional, 948 kemasan komoditi pangan dan 4.419 kemasan suplemen makanan.
     
"Semua barang itu kalau dihitung dalam bentuk biji, tablet, butir, pot, botol dan lainnya mencapai 15 juta butir dengan nilai sekitar Rp2 miliar," kata Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bali, Sri Utami Ekaningtyas.
     
Ia mengemukakan, pengamanan dan penertiban produk obat, makanan, kosmetik dan bahan berbahaya ilegal, merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.
     
"Produk yang dimusnahkan kali ini merupakan hasil temuan BBPOM Bali selama 2008 hingga 2009 di 31 lokasi distribusi yang tersebar di delapan kabupaten dan satu kota, yakni Denpasar," ujarnya.
     
Barang-barang tersebut, katanya, disita karena tidak memiliki izin edar, mengandung bahan berbahaya, tidak mencantumkan nomor izin edar, produk kedaluwarsa dan lainnya.
     
Menurut dia, sebagai primadona tujuan wisata di Indonesia, Bali sangat memungkinkan menjadi sasaran masuknya produk obat, makanan, kosmetik dan bahan berbahaya ilegal.
     
"Karena itu kami menyadari bahwa tugas pengawasan obat dan makanan ini tidak bisa kami laksanakan sendiri. Oleh sebab itu, kami meminta partisipasi dari pemerintah daerah dan sektor terkait serta masyarakat," ujarnya.
     
Sementara Sekda Provinsi Bali, Nyoman Yasa mengatakan, sebagai tujuan wisata, serbuan produk dari luar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pariwisata tersebut.
     
"Produk itu tentunya harus aman dan bermutu. Kita tidak boleh memberikan perlakuan khusus terhadap produk luar tersebut," katanya.
     
Menurut dia, pihaknya menyadari tugas BBPOM tidak mudah, sehingga tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu kami harapakan BBPOM bisa menjalin kerjasama secara aktif dengan instansi terkait.
     
Mengingat harapan masyarakat cukup tinggi terhadap peran BBPOM, kami mengharapkan kegiatan pengawasan di lapangan dilakukan secara rutin. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah ada masalah atau ada pemberitaan di media massa.