Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelajar, Hati-hati Magang Kerja di Malaysia!

Kompas.com - 28/05/2009, 19:08 WIB

BANYUMAS, KOMPAS.com - Kedutaan Besar RI untuk Malaysia memperingatkan para pemerintah daerah agar lebih berhati-hati mengirimkan para pelajar di daerahnya untuk magang kerja di Malaysia. Berdasarkan pantauan KBRI Malaysia, para pelajar Indonesia yang magang di Malaysia itu mengalami eksploitasi, bekerja melampaui batas waktu dengan upah minim.

Hal itu disampaikan Sekretaris I Konsuler KBRI Malaysia, Susapto Anggoro Broto, dalam kuliah umum yang diselenggarakan di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Kamis. (28/5). "Dari pantauan kami, para pelajar yang bekerja magang ini hanya diperah tenaganya, tetapi digaji sangat minim," katanya.

Karena itu, Susapto mengingatkan agar pemerintah daerah dapat lebih selektif dan berhati-hati dalam setiap menanggapi tawaran kerja magang dari biro tenaga kerja di Malaysia. Sebab, kerja magang itu sering kali digunakan sebagai kedok untuk memperoleh tenaga kerja lebih murah.

Karena terdaftar sebagai pekerja magang, upahnya pun minim. Padahal pekerjaan yang dikerjakan pun sama beratnya dengan pekerjaan sebagai tenaga kerja umumnya, katanya.

Masih banyak pula, lanjutnya, tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang menghadapi masalah tidak dibayar upahnya. Hal ini pun menjadi masalah utama para TKI di Malaysia, katanya.

Selain masalah ketenagakerjaan, jelas Susapto, banyak persoalan hukum yang sedang dihadapi para warga negara Indonesia dan termasuk TKI di Malaysia. Setidaknya ada 338 TKI yang terancam hukuman mati karena tersangkut kasus peredaran obat terlarang dan pembunuhan. Sebanyak 14 kasus diantaranya dihadapi oleh 14 TKI.

Sementara staf KBRI untuk Malaysia pun, katanya, sangat terbatas. Padahal ada dua juta TKI yang bekerja di Malaysia. Dari jumlah TKI sebesar itu, hanya 1,2 juta yang mengantongi izin resmi, dan selebihnya adalah ilegal.

Para TKI ilegal inilah yang masih sulit terpantau karena mereka datang di Malaysia tanpa melalui izin pemerintah. Makanya, permasalahan TKI ini cukup pelik, katanya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com