Pelajaran Sejarah Juga Harus dari "Versi Korban"

JAKARTA, KOMPAS.com - Dengan mempelajari, memperlakukan, serta mengajarkan sejarah dengan baik kepada para siswa, guru sejarah dapat mendorong potensi siswa memiliki sikap bertanggung jawab, berpihak pada kebenaran, rasa nasionalisme, serta kesadaran hukum dengan baik pula.

Hanya saja, implementasi atas ilustrasi tersebut pada praktiknya seringkali berhadapan dengan sejumlah hambatan. Hambatan itu antara lain keterbatasan materi dan bahan ajar dan keterbatasan guru dalam menerapkan metode dan penyampaian materi.

Hal tersebut dipaparkan oleh Ratna Hapsari, Ketua Umum Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), mengawali dimulainya workshop 'Membangun Kesadaran Sejarah untuk Kebenaran dan Keadilan' di Jakarta, Jumat (29/5). Dihadiri oleh para guru sejarah dari Jakarta, Education Forum, serta komunitas Jaringan Relawan Kemanusiaan, workshop digelar atas kerjasama AGSI dan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK).

"Sejarah itu bersifat kontekstual, jika proses belajar hanya dengan materi dan metode yang telah ditentukan, hal itu membuat pembelajaran sejarah akan jauh dari esensi yang diharapkan," ujar Ratna. "Itu hanya akan menjauhkan substansi yang terkandung dalam fakta sejarah itu sendiri," tambahnya.

Selain itu, komparasi fakta dalam materi bahan ajar sejarah saat ini masih dibatasi. Alhasil, sejarah yang seharusnya disampaikan berdasarkan fakta-fakta yang bisa dipertanggung jawabkan justeru malah menjauhi fakta itu sendiri.

Dilaksanakan selama dua hari mulai hari ini (29/5) dan besok (30/5), Ratna mengharapkan output kegiatan ini akan melahirkan pemahaman baru tentang substansi sejarah dari "versi korban". Selain juga berharap bisa memperkuat jaringan di antara para guru sejarah, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru metode pembelajaran sejarah.

"Karena pemahaman sejarah selama ini hanya dari versi pelaku tanpa memaparkan fakta dari versi korban yang notabene juga para pelaku sejarah," tandas Ratna.