Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siswa di Gresik Gugat Pendidikan Gratis

Kompas.com - 01/06/2009, 20:31 WIB

GRESIK, KOMPAS.com - Puluhan siswa SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah Senin (1/6) menggelar aksi teatrikal di depan gedung DPRD Gresik Jalan KH Wachid Hasyim. Mereka menggugat biaya pendidikan gratis yang dijanjikan dari pemerintah. Kenyataannya banyak orang tua dan siswa yang mengeluhkan beban biaya pendidikan di sekolahnya. Siswa mempertanyakan masalah itu ke Komisi D DPRD Gresik.

Salah seorang siswa Abdur Rochman Ali mempertanyakan jumlah Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pada setiap siswa. Dia juga menanyakan apakah BOS hanya untuk sekolah negeri apakah juga diperuntukan bagi sekolah swasta.  

"Pemerintah mensosialisasikan sekolah gratis, pada kenyataanya masih ada dana yang harus dikeluarkan oleh orang tua kami. Yang gratis itu apanya. Pungutan dana itu tidak hanya di sekolah swasta saja, di negeri juga masih ada dana tambahan yang harus dibayar," kata Rochman.

Siswa lainnya Asiyah menanyakan mengapa dana BOS hanya untuk sampai setara SMP saja, sedangkan untuk dapat bekerja minimal berijazah SMA. "Alangkah baiknya jika BOS diperuntukan hingga wajib belajar 12 tahun, sebab tidak sedikit pelajar yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA," katanya.

Ketua Komisi D DPRD Gresik Syafiqi Mahfudz Zien menjelaskan dalam dua pendidikan masalah biaya dibagi dalam tiga kategori, yakni biaya individu, biaya investasi, dan biaya operasional. Bantuann BOS dimaksudkan untuk biaya operasioanal dalam proses belajar mengajar.

Menurut Syafiqi uang gedung bukan termasuk biaya operasinal, namun masuk biaya investasi. Dana BOS juga diperuntukan untuk sekolah swasta, namun jumlahnya tidak seperti sekolah negeri sebab yang diutamakan sekolah negeri. "Sekarang masih dalam proses pembahasan untuk memperingan biaya investasi," katanya.

Syafiqi menambahkan di Gresik ada anggaran daerah untuk pendidikan dengan istilah dana pendamping BOS. Dengan dana itu diharapkan para siswa benar-benar tidak dibebani biaya. "Sementara ini kosentrasi pemerintah untuk program pendidikan wajib belajar 9 tahun," paparnya.   

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com