DPR: Sekolah Tetap Curang, Toh Ada UN Pengganti!

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, sekalipun UN ulang tidak ada dalam prosedur operasi standar, BSNP mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan ujian pengganti.

Anggota Komisi X dengan berat hati akhirnya merestui ujian pengganti tersebut. Para anggota Komisi X DPR tetap pada pandangan bahwa pemerintah seharusnya berpegang kepada sistem dan menjadikan kasus-kasus tersebut sebagai pembelajaran agar tidak terjadi lagi.

Anggota Komisi X Cyprianus Aoer dari Fraksi PDI-P mengatakan tidak perlu ujian ulang. Siswa yang diindikasikan termasuk dalam sekolah curang dan kemudian tidak lulus sebaiknya ikut saja Paket C. ”Kok, alergi dengan Paket C, pemerintah bilang itu setara,” ujarnya, Senin (8/6).

Menurut anggota lainnya, Aan Rohanah, dari Fraksi PKS, penyaluran siswa yang tidak lulus di sekolah tersebut lewat Paket C lebih elegan. ”Kami khawatir, ke depan sekolah tetap curang, karena toh nantinya ada UN pengganti,” ujarnya.

Sebaliknya, Mendiknas sendiri bersikeras. ”Kalau mau diputuskan tidak ada ujian pengganti, harus jelas itu keinginan DPR. Itu berarti mengorbankan siswa jujur yang pastilah masih ada,” ujar Mendiknas.