Gaji Guru Gunungkidul Hanya Rp 250.000

GUNUNG KIDUL, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kasiyo mengatakan, gaji sebagian guru di Gunung Kidul masih rendah.

"Masih ada guru yang bergaji jauh di bawah upah minimum provinsi, sedangkan kesenjangan antara guru sekolah swasta dan negeri masih terjadi," kata Kasiyo di Wonosari, Kamis (25/6).

Ia mengatakan, guru yang mengajar di pinggiran dan perkotaan memiliki kesenjangan pendapatan sehingga banyak guru di Kabupaten Gunung Kidul yang belum terpenuhi kesejahteraannya.

"Kami tidak memiliki data pasti tentang gaji guru yang rendah, namun sebagian gaji guru honorer di beberapa sekolah hanya mendapat gaji antara Rp 250.000 hingga Rp 350.000 per bulan," katanya.

Gaji tersebut jauh di bawah upah minimum Provinsi DIY yang mencapai Rp 800.000, masih minimnya kesejahteraan guru diinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya prestasi yang dicapai siswa di Kabupaten Gunung Kidul.

"Guru dengan kesejahteraan rendah tentu mempengaruhi kualitas belajar-mengajar," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Gunungkidul, komisi yang membidangi pendidikan, Imam Taufik, mengatakan, rendahnya prestasi siswa di sekolah tidak serta-merta merupakan kesalahan guru dalam menyampaikan materi pelajaran atau sumber daya manusia siswa yang rendah.

Namun diakui, faktor kesejahteraan guru akan berpengaruh pada kondisi belajar-mengajar siswa. "Kesejahteraan guru akan berpengaruh pada kualitas pendidikan di sekolah, sehingga dengan pemberian kesejahteraan yang layak diharapkan prestasi dunia pendidikan di Gunung Kidul dapat meningkat," katanya.

Gunung Kidul memiliki lebih dari 2.000 orang guru, separuh dari jumlah tersebut adalah pegawai negeri sipil yang kesejahteraannya mencukupi.

"Setidaknya terdapat 1.000 orang guru di daerah ini yang merupakan guru honorer dan swasta, mereka tersebar di jenjang pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, gaji mereka di bawah Rp 350.000," katanya.

Selain gaji yang rendah, guru honorer belum mendapat jaminan kesehatan yang memadai. "Apabila mereka dan keluarganya sakit, akan menimbulkan masalah karena hampir tidak ada jaminan kesehatan yang diberikan kepada para guru honorer," katanya.

Imam menilai, faktor pendorong guru melakukan pekerjaan di luar mengajar, juga disebabkan oleh tingkat kesejahteraan yang minim.

Ia mengatakan, Pemkab Gunungkidul dan DPRD akan segera membahas soal gaji guru yang layak, jaminan kesehatan, serta uang makan dan perlindungan hukum. "Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Gunung Kidul," kata Imam.