Menteri Ekonomi Harus dari Kalangan Profesional

JAKARTA, KOMPAS.com — Kalangan pengusaha berharap agar presiden dan wakil presiden yang terpilih pada pilpres 8 Juli lalu memilih pembantunya atau menteri ekonomi dari kalangan profesional untuk menghindari kompromi politik dan politik dagang sapi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofyan Wanandi di Jakarta, Jumat (10/7), mengatakan, pengusaha menginginkan para menteri ekonomi diangkat dari kalangan profesional yang benar-benar mengerti dan memahami bidangnya. "Hindari kompromi politik dan dagang sapi," ujarnya.

Sofyan mengatakan, jika menteri ekonomi dari kalangan profesional akan lebih cepat bekerja dan menyesuaikan diri dengan perubahan global yang cepat dan kompleks. Hal ini sangat berbeda dengan menteri yang merupakan titipan partai politik, mereka akan belajar lagi dan sangat lama menyesuaikan dengan perubahan global yang cepat tersebut, katanya.

Dia berharap presiden dan wakilnya yang terpilih itu harus mampu mengambil keputusan yang lebih cepat dan ini sesuai dengan yang diinginkan pengusaha. "Karena kami ingin keputusan cepat untuk menghindari ketidakpastian," ujarnya.

Hal senada diungkapkan pengamat ekonomi, Avilliani, yang menurutnya, menteri-menteri ekonomi harus profesional dan jangan dari kompromi partai politik. Selain itu, katanya, pemerintahan mendatang harus dapat mengambil keputusan yang cepat dan dapat mendorong keseimbangan investasi antara sektor finansial dan riil.

Sofyan menambahkan, ada tiga hal yang perlu dibenahi pemerintahan mendatang, yakni masalah infrastruktur, tumpang-tindih peraturan, dan reformasi birokrasi. "Tiga hal ini yang membuat ekonomi biaya tinggi, jika tidak dibenahi," ujarnya.

Menurut Avilliani, reformasi birokrasi memang sangat penting, salah satunya untuk merampingkan birokrasi. Misalnya, penggabungan kembali Departemen Perdagangan dan Industri menjadi satu departemen. "Jangan lantas hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik, departemen yang membantu pemerintah menjadi lebih gemuk," katanya.