Menteri Ekonomi Harus Nonpartisan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kalangan dunia usaha berharap kepada pemerintahan mendatang, para menteri yang menangani bidang ekonomi adalah figur nonpartisan, dapat membuat terobosan, tegas, berani, dan mampu menembus kebuntuan birokrasi. Menteri yang dinilai berhasil harus dipertahankan.

Demikian rangkuman dari harapan yang disampaikan secara terpisah di Jakarta, Selasa (14/7), oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Riset, dan Teknologi Rahmat Gobel; Ketua Ikatan Bankir Indonesia Agus Martowardojo; Ketua Perhimpunan Bank Umum Nasional Sigit Pramono; Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro; ekonom Mirza Adityaswara.

Pendapat juga disampaikan oleh Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara Shidiq Moeslim, Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Pengalengan Ikan Indonesia Adi Surya., Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani.

Rahmat mengharapkan, kabinet baru mampu mengimplementasikan target pertumbuhan ekonomi yang dikampanyekan calon presiden. Untuk itu, harus dipilih orang yang tepat.

Saat ini, lanjut Rahmat , Kadin Indonesia sedang menyusun Visi 2030 dan Roadmap 2015 Industri Nasional. Apabila gagasan Kadin itu dapat diterima, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melebihi 7 persen.

Sementara itu, Agus Martowardojo berpendapat, menteri bidang ekonomi harus memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan kelembagaan, mendengarkan pelaku pasar, dan memiliki kredibilitas sehingga dipercaya seluruh pemangku kepentingan.

Presiden diingatkan agar konsisten melanjutkan kebijakan selama ini. ”Untuk itu, menteri bidang ekonomi yang dinilai berhasil sebaiknya diteruskan. Do not change the winning team (Jangan mengubah tim kemenangan),” kata Sigit Pramono.

Bahkan, Ismed dengan tegas mengharapkan agar Sri Mulyani Indrawati dipertahankan sebagai Menteri Keuangan. ”Selain karena kompetensi dan integritasnya, juga beri dia kesempatan agar lebih cepat dan efektif melakukan reformasi birokrasi di Depkeu, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai,” katanya.

Untuk Gubernur BI, Presiden bisa mengajukan Darmin Nasution, Hartadi A Sarwono, dan Muliaman D Hadad. ”Mereka memiliki integritas, kompetensi, dan komitmennya dapat diterima pelaku pasar,” ujar Ismed.

Menurut Mirza, Gubernur BI sebaiknya figur yang tidak hanya kuat di bidang moneter, tetapi juga memiliki kehati-hatian, dan tegas dalam pengawasan pengaturan perbankan.