Otonomi Pendidikan Belum Membawa Perbaikan

DENPASAR, KOMPAS.com — Pelaksanaan otonomi pendidikan yang sudah berlangsung sewindu belum mampu memberikan perubahan yang mengarah pada perbaikan, baik menyangkut pengelolaan sistem, kesejahteraan maupun karier tenaga kependidikan.

"Peran pemkab dan pemkot masih hanya sebatas menyalurkan dana untuk gaji kepada guru dari paket DAU yang diterimanya dari pemerintah pusat, belum yang lainnya," kata Drs IB Mertha MPd, pejabat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bali, di Denpasar, Senin (27/7).

Kabid Pengkajian Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dinas ini mengatakan, pemkab/pemkot belum memiliki prakarsa yang mengarah pada peningkatan kesejahteran guru lewat kenaikan gaji.

"Adanya kenaikan gaji guru dua tahun terakhir ini bukan karena jasa pemerintah daerah, melainkan karena prakarsa nasional di tingkat pusat," katanya.

Meski telah ada kenaikan gaji dari pusat, lanjut dia, tidak banyak mendorong para guru untuk tidak berjualan di sekolah-sekolah. Banyak guru terutama di sekolah dasar lebih mementingkan berjualan di warung atau koperasi sekolah daripada meningkatkan pendidikan kepada anak didiknya.

"Dengan alasan, kesejahteraan masih kurang walau sudah ada kenaikan gaji," kata IB Mertha.

Adanya otonomi pendidikan, menurut dia, kini semakin sulit melakukan mutasi lintas-kabupaten, apalagi lintas-provinsi jika tidak diikuti dengan adanya jaminan mutasi, termasuk gajinya.

"Dengan kata lain, jangan hanya orangnya saja yang dimutasi," katanya.

"Yang lebih tragis lagi," kata dia, ada kecenderungan pejabat dalam pengangkatan aparatur di bidang pendidikan tidak berdasarkan pedoman yang berlaku, tetapi berdasarkan kedekatan atau kepentingan sesaat.