Program Sertifikasi Guru Depag Dinilai Tidak Transparan

JOMBANG, KOMPAS - Pelaksanaan program sertifikasi guru tahun ajaran 2008/2009 yang ada di bawah Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang dinilai tidak transparan dan tidak bisa akuntabel. Penilaian itu disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Jombang Abdul Nasir, Senin (27/7) saat dengar pendapat bersama pejabat Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang dan kelompok kerja sertifikasi tersebut.

Nasir juga mengaku tidak percaya jika Kantor Departemen Agama kabupaten Jombang tidak tahu menahu soal peran kelompok kerja (pokja) sertifikasi. Dalam dengar pendapat itu, terungkap bahwa pokja sertifikasi mengutip dana hingga Rp 225.000 pada setiap guru yang beroleh program sertifikasi.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jombang Muslimin, menambahkan dana itu dibagi menjadi Rp 100.000 untuk biaya sosialisasi dan pelatihan. Lantas Rp 50.000 untuk keperluan microteaching, RP 35.000 untuk bimbingan teknis, dan Rp 35.000 untuk alat tulis dan ke perluan pengiriman dokumen.

Sementara itu, Sekretaris Pokja sertifikasi Hadi Saifudin menyebutkan bahwa timnya terbentuk karena peserta program sertfikasi tahun ajaran ini yang sangat banyak. Tercatat ada 1751 peserta tanpa anggaran khusus untuk melaksanakan program sertifikasi itu.

Taufiqurrohman, Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama atau Kasi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang membandingkan ketiadaan anggaran khusus bagi program sertifikasi itu dengan keadaan sebelumnya. Saya sebelumnya juga sempat mengingatka n bahwa kalau ada potongan seperti ini akan bikin ribut, tetapi ya bagaimana lagi, sebutnya sambil menambahkan bahwa ketiadaan alokasi anggaran khusus dari negara menyebabkan hal itu terjadi.