Hak Anak atas Pendidikan Belum Terakomodasi!

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu problema terbesar dihadapi anak-anak Indonesia saat ini adalah belum meratanya akses pendidikan, yang sebetulnya bermuara pada kebijakan politik atas sistem pendidikan nasional.

Hal itu dikemukakan dengan tegas oleh Eny Setyaningsih dari Education Network for Justice (E-Net) dalam diskusi 'Hak Anak atas Pendidikan' yang digelar oleh Education Forum di Jakarta, Kamis (30/7). Eny mengatakan, masih banyak hak anak-anak penyandang cacat, kawasan tertinggal atau pedalaman, buruh migran, serta anak-anak miskin di perkotaan yang belum terakomodir oleh sistem pendidikan nasional.

"Pendidikan dasar dikatakan bebas biaya, tapi instrumen yang disiapkan untuk menelurkan kebijakan itu tidak disertai dengan target yang jelas," ujar Eny.

Selain itu, lanjut dia, kebijakan Ujian Nasional (UN) juga satu hal yang tidak mengakomodir hak anak atas pendidikannya. Eny mengatakan, UN yang banyak terjadi permasalahan sejak pada persiapan, pelaksanaan, bahkan hingga selesai, itu dirasakan tidak tepat sebagai bahan evaluasi bagi pendidikan anak-anak tersebut.

Pendapat itu diperkuat dengan argumentasi Rusmarni Rusli dari Komite Advokasi Penyandang Cacat Indonesia (Kapli). Dia menuturkan, masih banyak terjadi perlakuan diskriminatif yang sangat kontradiktif terhadap hadirnya sekolah-sekolah non-formal bagi anak-anak di luar kemampuan seperti para penyandang cacat.

"Sistem pendidikan kita sebetulnya sudah fleksibel dengan memberikan tempat bagi berdirinya lembaga-lembaga pendidikan non formal, hanya saja masalah pasti selalu timbul ketika mereka dihadapkan pada UN," tandas Marni.

Pendekatan Budaya

Apapun bentuknya, kehadiran sekolah-sekolah non formal dirasakan sangat membantu memberi peluang anak mendapatkan haknya atas pendidikan. Karena selama ini, mahalnya biaya pendidikan, persoalan administrasi, kurikulum, dan banyak hal lain yang belum juga mengakomodir sepenuhnya hak mereka itu.

"Ternyata tidak juga hanya soal sekolah gratis yang membuat mereka tidak mendapatkan haknya atas pendidikan, bahkan hanya gara-gara tidak punya akte kelahiran pun anak bisa sulit diterima di sekolah," tukas Fitriani Sunarto dari Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marjinal (Lapam).

Selain itu, persoalan budaya lokal juga dianggap menjadi penghambat anak tidak mendapatkan haknya atas pendidikan. Hal itu diutarakan secara tegas oleh Aditya Dipta Anindita, Direktur Komunikasi Sokola, sebuah lembaga pendidikan alternatif Orang Rimba atau Suku Kubu di Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), di Provinsi Jambi.

"Pendidikan formal dan kurikulumnya tidak pernah peduli pada identitas kultur lokal, anak-anak rimba itu tidak akan bisa beradaptasi dengan formalitas pendidikan yang diterapkan oleh sistem pendidikan nasional kita," ujar Dipta.

"Maka jangan heran, ketika pemerintah membangun sekolah suku anak dalam yang berupa sekolah inpres itu tidak bertahan sampai satu tahun, tidak cocok buat anak-anak itu," ujarnya.

Pendekatan budaya, lanjut Dipta, adalah persoalan yang selama ini tidak dilihat secara serius oleh pemerintah atau Depdiknas untuk memberikan hak pendidikan kepada anak-anak pedalaman. Kurikulum, bahasa, hingga tata cara dan proses pembelajaran yang diterapkan oleh pemerintah bagi anak-anak pedalaman tidak diadaptasi oleh anak-anak tersebut.

"Tidak cocok, karena yang mereka terapkan adalah apa yang biasa mereka berikan di perkotaan, bukannya dengan menyesuaikan dengan kondisi anak-anak pedalaman. Anak-anak itu tidak bisa diajak teratur untuk bangun jam tujuh pagi hanya sekadar untuk belajar baca atau hitung, kitalah yang sesuaikan dengan tata cara hidup mereka," ujar Dipta.