Pemerintah Tetap Prioritaskan Kebijakan Tiga Pro

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, kebijakan pembangunan yang akan tetap menjadi prioritas utama pemerintah pada tahun depan adalah tiga pro. Tiga kebijakan pro itu adalah pro growth (pro pertumbuhan), pro poor (kemiskinan), dan pro job (lapangan pekerjaan).

Hal itu ditegaskan dalam salinan pidato yang diterima Kompas, yang akan dibacakan Presiden SBY di hadapan rapat paripurna luar biasa DPR, Senin (3/8) pukul 10.00 pagi ini.

Menurut presiden, meskipun Indonesia menghadapi berbagai kendala, langkah-langkah kebijakan yang responsif disertai upaya dan kerja keras pemerintah berhasil mengelola perekonomian dan iklim usaha yang relatif stabil dan baik.

"Alhamdulillah dengan begitu kesejahteraan rakyat juga dapat kita tingkatkan. Pembangunan nasional terus kita laksanakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi guna menurunkan tingkat kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja. Itulah kebijakan pembangunan yang pro growth, pro poor, dan pro job yang tetap menjadi prioritas utama kita," jelas Presiden.

Dikatakan Presiden, penyusunan RAPBN 2010 sangat dipengaruhi oleh situasi krisis ekonomi global. "Krisis ekonomi global saat ini masih berlangsung dan akan mempengaruhi proyeksi kinerja ekonomi dunia termasuk Indonesia pada tahun depan," tandasnya.

Selama lima tahun pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJN periode 2004-2009, lanjut Presiden, perkembangan ekonomi nasional tidak lepas dari pengaruh dinamika ekonomi global. Perkembangan ekonomi nasional juga dipengaruhi oleh gejolak harga minyak dunia, komoditas pangan, serta harga komoditas lainnya.

Lebih jauh, Presiden mengakui sejak akhir 2008 lalu, perekonomian Indonesia mulai merasakan dampak dari krisis ekonomi global. "Ini terlihat dari kinerja ekonomi yang melambat pada kuartal terakhir 2008. Namun, sejak dini pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat. Kita segera melakukan penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku ekonomi nasional akibat imbas gejolak dan krisis ekonomi global tersebut," demikian Presiden.