Dikti Tak Sepatutnya Campuri Urusan Universitas!

BRISBANE, KOMPAS.com — Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Prof Dr Azyumardi Azra, mengatakan, Dikti menerapkan "kebijakan yang sentralistik otoritarianistik" kepada para sarjana lulusan universitas di Australia, yang menyetarakan mereka dengan tamatan D-III di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Azyumardi di Brisbane, Minggu (9/8), terkait kontroversi penyetaraan ijazah sarjana para lulusan Australia dengan lulusan Diploma (D)-III yang disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) RI. Profesor kehormatan di Universitas Melbourne itu mengatakan, terlepas dari apa pun gelar akademis yang didapatkan seseorang yang telah menamatkan pendidikan sarjananya di universitas di Australia, sepatutnya Dikti mengakui gelarnya setara dengan sarjana di Indonesia.

"Seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Australia terlepas dari apa pun gelarnya, gelar akademis yang diperolehnya itu telah terinternasionalisasi," kata mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah yang menamatkan pendidikan magister dan doktoralnya di Universitas Columbia Amerika Serikat (AS) itu.

Menjawab pertanyaan tentang perbedaan total jumlah satuan kredit semester (SKS) dan penulisan skripsi yang sering dijadikan dasar argumentasi pihak Ditjen Dikti dalam mengabsahkan kebijakan kontroversialnya itu, Azyumardi mengatakan bahwa Dikti tidak sepatutnya mencampuri urusan universitas.

"Tolong, Dikti hanya memberikan parameter-parameter kompetensi pendidikan Strata Satu (S1) saja, apakah harus menggunakan skripsi atau tidak itu urusan perguruan tinggi," katanya.