UI Buka Pusat Penelitian Perkeretaapian

JAKARTA, KOMPAS.com — Guna merespons Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 118 yang menyatakan, dalam upaya pengembangan perkeretapian perlu dilakukan kerja sama oleh pemerintah, pemda, badan usaha, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi, Universitas Indonesia (UI) berencana bangun Pusat Penelitian Perkeretaapian Indonesia.

Deputi Direktur Kantor Komunikasi UI Devie Rahmawati mengatakan, Rabu (19/8) di kampus UI Depok, untuk mematangkan rencana itu, digelar dialog yang akan dihadiri Dirut PT INKA, Dirut PT KAI, staf khusus Menteri Perhubungan, Rektor UI, dan pakar transportasi Indonesia.

"Dalam upaya pengembangan perkeretapian perlu dilakukan kerja sama oleh pemerintah, pemda, badan usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Untuk itulah, pemerintah pusat melalui departemen perhubungan akan membangun pusat penelitian perkeretaapian di Kampus UI, Depok," katanya, Selasa (18/8) di Jakarta.

Devie menjelaskan, sebagai langkah awal, UI dan Departemen Perhubungan telah bersepakat untuk membangun model percontohan pilot project Tramway Kampus UI, Depok. Tramway Kampus ini direncanakan menjadi laboratorium dari rangkaian proses penelitian dasar, terapan, dan difusi teknologi tentang sistem angkutan umum yang modern, efisien, dan massal yang berbasiskan rel. Diharapkan, program ini akan mengawali proses reformasi sistem angkutan umum perkotaan jangka panjang.

Kereta api selama ini merupakan moda transportasi dengan jumlah penumpang terbesar nomor dua, yaitu 150.275.225 (7,32 persen) setelah moda jalan raya yang digunakan sebanyak 2.021.075.897 (84,13 persen).

Faktanya, kereta api merupakan moda transportasi yang mampu diandalkan karena memiliki tingkat keselamatan tinggi, hemat energi/energi alternatif, hemat lahan/hemat ruang, dapat mengangkut dalam jumlah besar pada waktu yang bersamaan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan ramah lingkungan.

Terkait dengan isu lingkungan, terbukti kereta api merupakan penyumbang biaya polusi terkecil hanya 60 juta dollar AS. Adapun moda jalan raya menempati urutan pertama biaya polusi, yaitu 16,300 miliar dollar AS, diikuti oleh moda maritim sebesar 2,600 miliar dollar AS dan moda penerbangan 900 juta dollar AS.

"Mengingat perkembangan teknologi kereta api sudah sedemikian maju (Shanghai Maglev sudah mencapai kecepatan 431 km/jam), yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan industri ini ialah sumber daya manusia yang unggul dan andal. Untuk itulah dibutuhkan pendidikan perkeretapian yang memadai. Di dunia sudah ada beberapa universitas yang memfokuskan diri pada pendidikan ilmu kereta api, seperti Leicester University (Inggris), Moscow State University (Rusia), University of South West Jiaotong (China), dan Kobe University (Jepang)," papar Devie.

Hadirnya pusat penelitian di Universitas Indonesia diharapkan mampu menjadi lokomotif pengalihan moda transportasi jalan raya menjadi kereta api. Mengingat pengoperasian kereta api membutuhkan sumbangan SDM dari berbagai disiplin ilmu, terkait dengan prasarana (ahli teknik untuk trek, jembatan, perlintasan, dll), sarana (ahli KRL, KRD, dll), operasi (pakar dalam hal regulasi, pasar, dan sebagainya), serta manajemen (pakar dalam bidang human resources, rencana karier, dll). Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia memiliki laboratorium dan universitas dengan program studi pascasarjana perkeretaapian yang multidisiplin.