SBY Minta Kembalikan Arsip Negara yang Masih Dimiliki Pribadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap kepada semua pihak untuk mengembalikan arsip atau dokumen milik negara. Hal ini terutama arsip yang langsung terkait dengan lembaga atau departemen pemerintahan dan negara Indonesia.

"Bagi yang menyimpan secara pribadi dokumen dan arsip terkait perjalanan bangsa ini saya harap diserahkan kepada negara," kata SBY, sesaat sebelum meresmikan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta, Senin (31/8).

Kemudian, ia mengambil contoh bahwa pada masa pemerintahan Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati, UUD 1945 Indonesia telah mengalami 4 kali amandemen. Maka risalahnya seharusnya diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Arsip Nasional.

"Mungkin ada yang menyimpan di antara kita, mari serahkan kepada negara. Copy-nya boleh dimiliki," ucap SBY, yang merupakan presiden pertama yang berkunjung ke ANRI.

Lebih lanjut, SBY juga mensinyalir ada warisan dan arsip dokumen masa lalu dari negara kita yang berada di luar negeri. "Maka perlu kita tertibkan," ungkap SBY. Supaya dokumen dan sejarah tersimpan dengan baik, ia menambahkan, negara dalam hal ini adalah ANRI harus kerja keras. Selama tiga tahun terakhir, mereka telah melakukan pendataan aset-aset negara.

Dengan demikian, aset negara tersebut bisa diestafetkan dalam setiap pergantian pemerintahan. "Aset ini termasuk juga rekening karena ada rekening liar yang jumlahnya mencapai tiga puluh lima koma sekian triliun rupiah," demikian Susilo Bambang Yudhoyono.