Yang Untung dari "Amal" Rp 6,7 T untuk Century

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengucuran dana talangan bagi penyehatan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dinilai sebagai langkah yang tidak bijak di tengah impitan hidup masyarakat. Persoalan Bank Century bermula dari pembobolan oleh pemiliknya sendiri. Maka dari itu, sejumlah pengamat menilai penyelamatan oleh negara tak perlu dilakukan. Apalagi, Century dianggap sebagai bank yang tak akan membawa dampak besar jika dibiarkan bangkrut. Lalu, siapa yang diuntungkan dari "amal" pemerintah untuk Century? 

Pengamat ekonomi, Iman Sugema, menilai, bagi kalangan tertentu, Century merupakan bank yang too important to failed alias terlalu penting untuk dibiarkan kolaps.

"Penting untuk siapa? Penting untuk para elite. Karena sebenarnya, bank ini tidak punya alasan kalau dikatakan akan menimbulkan risiko sistemik jika bangkrut," kata Iman, pada diskusi "Di Balik Kucuran Dana Bank Century", di Jakarta, Sabtu (5/9).

Akan tetapi, Iman tak menyebutkan siapa "elite" yang dimaksudnya. Oleh karena itu, Iman juga sepakat jika dikatakan bahwa bail out atau dana talangan Century merupakan tindakan yang ceroboh dan imbas dari lemahnya tindakan Bank Indonesia. Ia menambahkan, aset Century hanya 0,05 persen dari total aset perbankan di Indonesia. "Jadi, tidak akan menimbulkan risiko sistemik," ujarnya.

Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menambahkan, pengucuran dana talangan bagi Century menguntungkan bagi deposan-deposan besar. Para deposan ini langsung mencairkan uangnya setelah pemerintah mengalirkan dana penyelamatan itu.

"Tapi pemerintah berkelit bahwa siapa deposan-deposan itu merupakan wilayah rahasia perbankan. Kita belum tahu siapa yang diuntungkan dari kucuran dana Century ini. Tapi, kita kan hanya memberikan subsidi bagi segelintir orang kaya," kata Danang.

Menurut Danang, Komisi Pemberantasan Korupsi sebenarnya sudah mengendus indikasi tindak pidana korupsi dari pengucuran dana triliunan rupiah itu. Akan tetapi, gerakan KPK diduga dimatikan oleh Mabes Polri, yang kemarin melayangkan panggilan bagi pimpinan KPK dan empat stafnya karena diduga menyalahgunakan wewenang. 

"Ini bagian dari usaha untuk mengunci gerak KPK. Saya khawatir, kalau publik tidak mendorong KPK, KPK tidak berani menindaklanjuti," ujar Danang.