ICW: Empat Kegagalan BOS Capai Tujuannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Bantuan Operasional Sekolah muncul akibat adanya Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak pada Maret 2005 sebesar Rp. 6,2 triliun. Awalnya, Depdiknas mengusulkannya sebagai beasiswa bagi 9,6 juta peserta didik di semua jenjang sekolah.

Akan tetapi, dalam perkembangannya program BOS mengalami beberapa kali perubahan, terutama berkaitan dengan alokasi dana. Pada 2006, unit cost/murid tetap, Depdiknas menambah alokasi untuk BOS buku sebesar Rp20 ribu/muridtahun.

Setahun kemudian, pada 2007, unit cost/murid bertambah. BOS untuk SD sebesar Rp19 ribu, dan SMP sebesar Rp30 ribu. Begitu pula BOS buku, menjadi Rp22 ribu/murid/tahun. Tapi 2008, porsi BOS justru berkurang, terutama BOS buku menjadi Rp11 ribu/murid/tahun.

Pada 2009, menjelang Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menanggalkan jabatannya dan memasuki musim pemilihan legislatif dan eksekutif, Depdiknas mengumumkan penambahan dua kali lipat dana BOS.

Pada tingkat SD rata-rata sebesar Rp145 ribu/murid/tahun dan SMP sebesar Rp216 ribu/murid/tahun. Depdiknas pun membuat dan menayangkan iklan sangat gencar hampir di semua media massa yang menyatakan bahwa sekolah pada tingkat dasar telah gratis.

Empat Penyebab

Sudah empat tahun program BOS digulirkan. Tetapi, tujuannya menghilangkan hambatan bagi warga untuk mendapat pelayanan pendidikan,-- paling tidak pada tingkat SD dan SMP atau sederajat, masih belum juga tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tahun 2006-2008 memperlihatkan, bahwa sekolah masih membebani orang tua dengan beragam biaya, mulai dari proses penerimaan murid hingga kelulusan.

Malah, menurut Ade Irawan dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, tren beban biaya pendidikan yang ditanggung orang tua murid kini semakin bertambah di tengah kenaikan anggaran untuk sektor pendidikan dan adanya dana bantuan operasional sekolah. Pada 2005, total rata-rata biaya sekolah yang dikeluarkan oleh orang tua pada tingkat SD sebesar Rp3,5 juta/tahun dan meningkat menjadi Rp4,7 juta/tahun pada 2008.

Ada beberapa faktor penyebab kegagalan program BOS dalam mencapai tujuannya. Pertama, kara Ade, minimnya alokasi anggaran. Walau Depdiknas menambah alokasi dana BOS menjadi Rp400 ribu/murid/tahun untuk tingkat SD/sederajat dan Rp575 ribu/murid/tahun untuk tingkat SMP/sederajat, jumlah itu masih jauh dari kebutuhan untuk menyediakan sekolah gratis.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas untuk mencapai tujuan program BOS, dana yang mestinya disediakan oleh pemerintah pada tingkat SD/Sederajat adalah Rp1,8 juta/murid/ tahun, sedangkan tingkat SMP/sederajat sebesar Rp2,7 juta/murid/tahun.

"Kedua sama rata alokasi dana BOS, di mana Depdiknas mengasumsikan kondisi dan kebutuhan sekolah di Indonesia sama," kata Ade, Rabu (2/9) pekan lalu.

Karenanya, lanjut Ade, alokasi dana BOS pun dibuat sama rata. Memang, pada 2009 dibuat perbedaan antara sekolah di wilayah kabupaten dan kota. Akan tetapi dasar penghitungannya tidak jelas yang tergambar dari kecilnya perbedaan alokasi antara sekolah di kebupaten dan kota.

"Ketiga adalah korupsi sistemik. Bahwa, walaupun alokasi dana BOS sangat kecil dan tidak memadai untuk merealisasikan sekolah gratis, tapi masih tetap dikorupsi terutama pada tingkat sekolah dan dinas pendidikan," ujarnya.

Relasi yang timpang pada tingkat sekolah, kata Ade, terutama lemahnya posisi tawar guru dan orang tua ketika berhadapan dengan kepala sekolah. Sebaliknya, lemahnya posisi kepala sekolah ketika berhadapan dengan dinas juga menyebabkan mudahnya dana BOS dikorupsi.