Modal Sosial dan Kearifan Lokal Pegang Peranan Penting

BANTUL, KOMPAS.com - Modal sosial yakni semangat dan daya juang masyarakat serta kearifan lokal menjadi faktor penentu keberhasilan proses rekonstruksi fisik di Bantul. Kedua faktor tersebut seharusnya bisa diadopsi ke rekonstruksi gempa di Jawa Barat dan sekitarnya.

Hal itu disampaikan Bupati Bantul Idham Samawi menanggapi keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengadopsi rekonstruksi ala Yogyakarta ke Jawa Barat, di rumah dinas bupati, Selasa (8/9). Tanpa mengolah modal sosial dan menggunakan kearifan lokal, tidak mungkin dengan biaya Rp 15 juta masyarakat bisa membangun rumah senilai Rp 30 juta, katanya.

Menurut Idham, semangat warga sejak awal harus dipacu dengan memberikan mereka kesibukan. Salah satunya dengan melibatkan mereka untuk pembangunan rumah secara swadaya melalui kelompok masyarakat atau pokmas. Kalau mereka dibiarkan nganggur maka mentalnya akan menjadi mental pengemis yang selalu berharap pada bantuan, katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dana rekonstruksi jangan sampai diserahkan ke pihak ket iga. Dana harus diserahkan langsung ke masyarakat biar mereka sendiri yang membangunnya. Bila di pembangunan fisik diserahkan ke pihak ketiga, peluang korupsi sangat besar.

Selain modal sosial, kearifan lokal yakni terobosan kebijakan yang berpangku dan lokalitas juga diperlukan. Idham mencontohkan keputusan untuk membentuk pokmas meski tidak ada instruksi dari pusat. Anggota pokmas sekitar 15 orang yang memiliki kedekatan emosional. Mereka yang mendata rumah, mereka pula yang membangunnya secara gotong royong, katanya.

Idham menambahkan, dana rekonstruksi yang masuk ke Bantul sekitar Rp 1,8 triliun. Saat itu tidak ada pedoman atau petunjuk teknis tentang prosedur rekonstruksi. Kami lebih mengedepankan nasib rakyat, makanya kami bertindak cepat. "Untuk menghindari penyelewengan sejak awal kami sudah melibatkan Badan Pengawas Keuangan," tambahnya.

Meski banyak dipuji oleh berbagai kalangan, rekonstruksi fisik di Bantul juga menyisakan masalah yakni korupsi dan penggelapan yang menyeret beberapa kepala dusun. Berdasarkan data Pengadilan Negeri Bantul, ada empat kasus yang disidangkan yakni program pokmas, program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dan program bantuan alat produksi.

Menurut Humas Pengadilan Negeri Bantul, M Sukusno Aji m odus korupsi oleh pokmas berupa potongan dana dan pengajuan data kerusakan fiktik. Untuk proyek P2KP modusnya mark-up harga material karena pembangunan diserahkan kepada tim relawan. Program bantuan alat produksi di selewengkan karena hanya sebagian yang diserahkan.