Anggaran Pendidikan Rp 5,9 Triliun Kualitas Sekolah Belum Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Akses pendidikan di DKI Jakarta dinilai belum optimal meski DKI Jakarta menganggarkan Rp 5,19 triliun (sekitar 23 persen) dari total APBD sebesar Rp 24 triliun tahun 2009 untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP).

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, Minggu (13/9) kemarin menyatakan, proses penganggaran pendidikan itu bermasalah. "Mekanisme pembuatan anggaran pendidikan pada tingkat pusat, dinas, dan sekolah tidak partisipatif, tertutup, dan tidak akuntabel," katanya melalui telepon di Jakarta.

Hal tersebut, kata Ade, tergambar dari empat fase pembuatan anggaran, mulai dari penentuan kebijakan dan penetapan kesepakatan pusat dan daerah, penjabaran kebijakan program ke dalam sasaran dan anggaran, penetapan/ pengangkatan bendaharawan rutin dan pemimpin/bendaharawan proyek/bagian proyek, hingga pemantauan dan evaluasi pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Dari empat fase itu, lanjut Ade, tidak ada ruang untuk mengakomodasi masukan dari masyarakat, termasuk dari guru. "Selain itu, Departemen Pendidikan Nasional tidak terbuka. Akibatnya, besaran dan alokasi anggaran ditentukan secara sentralistik," katanya.

Masalah itu, kata Ade, juga terjadi pada tingkat dinas dan sekolah. Penyusunan anggaran pada tingkat sekolah saat pembuatan dan implementasi APBS (anggaran pendapatan dan belanja sekolah) didominasi oleh kepala sekolah. Ruang bagi stakeholder seperti guru dan orangtua siswa sangat tertutup karena APBS dianggap sebagai rahasia negara.

Secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan, anggaran BOS tidak memadai, sehingga harus ditambah dengan BOP. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan pendidikan untuk wajib belajar sembilan tahun sebesar Rp 5,19 triliun dengan tujuan meningkatkan kualitas lulusan sekolah di DKI Jakarta.

Menurut anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husein Alaydrus, anggaran pendidikan di DKI Jakarta sebesar itu tetap tidak menutup persoalan utama, yakni atas kutipan-kutipan terhadap orangtua siswa.

"Seharusnya bebas biaya, tapi banyak sekali pengaduan kepada saya bahwa pendidikan di Jakarta itu tidak gratis. Maka itu yang harus ditingkatkan adalah SDM (sumber daya manusia)-nya. Jika kualitas SDM kurang bagus, pungutan terus mencekik warga Jakarta," kata Husein Alaydrus.