Isu Pendidikan adalah Isu Politik

DEPOK, KOMPAS.com — Mandeknya penyelesaian persoalan-persoalan pendidikan sering kali membuat publik tak habis pikir. Ketika anggaran pendidikan sudah meningkat menjadi 20 persen, ternyata persoalan tak juga selesai. Publik sepertinya lupa jika isu pendidikan adalah isu politik.

Dalam Simposium Nasional "Membangun Visi Pendidikan Indonesia" di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Kamis (8/10), dijelaskan bahwa seluk-beluk pembahasan UU Badan Hukum Pendidikan di DPR yang terdiri dari wakil-wakil partai politik melewati bargain politik yang panjang.

Termasuk juga soal posisi rektor. Pegiat pendidikan Eko Prasetya mencatat bahwa posisi rektor selalu menjadi celah masuk ke dunia politik dan pemerintahan.

"Jabatan di kampus itu banyak yang menjadi bagian dari posisi-posisi politik. Posisi rektor adalah jalan menuju kursi menteri dan kemudian bisa saja lanjutan untuk menuju kursi wakil presiden. Sudah ada pengalamannya," tuturnya.

Oleh karena itu, penentuan atau penilaian kinerja Mendiknas sering kali tidak diukur dari intelektualitas dan sifat akademisinya, tetapi berdasarkan hitung-hitungan politis.

Untuk itu, pakar pendidikan Prof HAR Tilaar mengingatkan mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam dunia pendidikan nasional.

"Pendidikan kita selalu berkembang. Hanya saja sering salah arah. Kita harus lihat lagi. Jangan-jangan ini menuju jurang," ujarnya.