Lagi-lagi, Soal Insentif yang Tak Jelas....

GUNUNG KIDUL, KOMPAS.com - Puluhan guru sekolah swasta di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengadu ke bupati karena tidak mendapatkan dana insentif dari pemerintah pusat.

Para guru yang tergabung dalam Perhimpunan Guru dan Karyawan Sekolah Swasta Seluruh Indonesia (PEGKSSI) Cabang Gunung Kidul itu mendatangi kantor bupati untuk mengadukan nasibnya yang sudah tidak lagi memeroleh bantuan insentif dari pemerintah pusat sebesar Rp 200.000 per bulan. Dia bilang, para guru yang mengajar di sekolah swasta saat ini hanya menerima insentif dari pemerintah kabupaten sebesar Rp 100.000 per bulan.

"Kami tidak lagi mendapat insentif setelah menerima dana sertifikasi guru. Dana bantuan tersebut saat ini telah dihapus, karena itu kami mohon kebijakan pemerintah kabupaten untuk lebih memperhatikan nasib guru sekolah swasta," kata Ketua III PEGKSSI Gunungkidul Sutarto, saat beraudiensi dengan Bupati Gunung Kidul Suharto, Kamis (15/10).

Sutarto menyatakan, berdasarkan informasi dari para guru yang mengajar sekolah swasta, sebenarnya mata anggaran untuk sertifikasi dan bantuan insentif tersebut masih ada, namun pihaknya sudah tidak lagi menerima dana tersebut sejak delapan bulan terakhir.

Sementara itu, Bupati Gunung Kidul Suharto mengatakan, pemerintah kabupaten akan menampung usulan dan semua keluh kesah guru sekolah swasta. "Kami harap para guru tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa, tidak terpengaruh dengan terhentinya insentif tersebut," kata Suharto.

Menurut dia, pihaknya akan meminta penjelasan lebih dulu ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta bendahara daerah. "Saya akan meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada instansi terkait, dan akan segera membahas laporan tersebut. Kami berjanji akan memberikan jawaban secepatnya," katanya.

Di sisi lain, Kepala Disdikpora Gunung Kidul Kasiyo mengatakan, penghentian dana insentif tersebut masih belum ada kejelasan. "Kami juga menerima banyak keluhan dari guru sekolah swasta yang setelah menerima sertifikasi tidak menerima dana insentif lagi. Kami juga akan menanyakan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," ujarnya.