Baru Delapan SD Menerapkan Pendidikan Inklusif

Bantul, Kompas - Dari total 374 SD di Kabupaten Bantul, baru delapan SD yang sudah menerapkan pendidikan secara inklusif. Mereka memberikan kesempatan bagi penderita cacat atau anak berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan di sekolahnya, sepanjang IQ-nya mampu mengikuti kegiatan akademik.

Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Sahari mengatakan untuk menerapkan sistem pendidikan inklusif harus ada kemauan kuat dari sekolah yang bersangkutan. Sekolah harus berani membuka akses bagi penderita cacat karena langkah tersebut tidak merugikan sekolah, tetapi justru menjadi menguntungkan.

"Dengan menerima penderita cacat, citra sekolah pun ikut terangkat. Jadi, jangan malu memiliki siswa cacat, kalau pada kenyataannya mereka bisa mengukir prestasi," katanya, Rabu (21/10).

Sebagian besar penderita cacat masih ditampung di sekolah luar biasa (SLB). Di Bantul ada 14 SLB dengan total siswa 1.075 anak. Berdasarkan data Dinas Pendidikan DIY, jumlah anak berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan inklusif sebanyak 1.529 anak, sedangkan di SLB mencapai 3.277 anak.

Bagi mereka yang IQ-nya normal, sekolah di SLB membuat potensinya tidak berkembang maksimal karena kegiatan akademiknya terbatas. Menurut Ketua Paguyuban Penyandang Cacat Indonesia Cabang Bantul Jayusman, jumlah penderita cacat di Bantul mencapai 9.704 orang, yang terdiri atas tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunawicara, dan tunagrahita. Ia berharap penderita cacat bisa mengakses pendidikan formal.

"Sebagian besar dari kami adalah tunadaksa. Kalau kami memang sanggup menerima pelajaran di sekolah formal, kenapa harus dihalang-halangi," tutur Jayusman.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Mahmudi mengatakan, secara nasional baru sekitar lima persen anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan pendidikan formal. Padahal, sesuai dengan kesepakatan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tahun 2010 minimalnya 75 persen dari penyandang cacat di suatu negara sudah memperoleh pendidikan khusus.

"Di Kabupaten Bantul pendataan terhadap penderita cacat terus dilakukan tiap tahun. Kami bekerja sama dengan pihak desa. Datanya kami olah untuk menentukan arah kebijakan bagi mereka," ucap Mahmudi. (ENY)