Jakarta, Kompas
”Wajib belajar 12 tahun sebaiknya diambil alih pemerintah daerah supaya jadi prestasi pemimpin daerah. Kebijakan di pendidikan dasar diorientasikan ke mutu karena pemerataan sudah tercapai. Demikian juga dengan pendidikan menengah SMA dan SMK,” kata Bambang Indriyanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, Kamis (29/10). Ia berbicara dalam kegiatan Education Development Harmonization Forum 1.
Menurut Bambang, jika anggaran pendidikan dipaksakan untuk membiayai wajib belajar 12 tahun, alokasi untuk rehabilitasi sekolah dan kebutuhan lain akan tersingkir. ”Lebih baik anggaran itu diprioritaskan untuk peningkatan mutu pendidikan sembilan tahun,” kata Bambang.
Peningkatan mutu di jenjang pendidikan menengah akan difokuskan untuk meningkatkan daya saing lulusan. Keberadaan SMK mesti bisa menyiapkan tenaga kerja yang bisa memenuhi pasar kerja regional di tingkat ASEAN dan Asia. SMA mesti bisa menyiapkan lulusan yang siap masuk ke jenjang perguruan tinggi.
Direktur Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas Surya Dharma mengatakan, guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah perlu mempersiapkan guru dan tenaga pendidik yang berkualitas. Salah satunya dengan meluaskan penerapan lesson study.
”Penerapan lesson study di sekolah difokuskan di tingkat SMP. Metode itu sudah diterapkan lama di Jepang dan di beberapa sekolah percontohan di Indonesia juga cukup berhasil. Di sini menekankan pembelajaran kolaboratif dari sesama guru dan juga siswa,” kata Surya.
Menurut Surya, lesson study membuat guru terus mau mengamati cara belajar siswa dan menolong mereka untuk bisa belajar dengan baik. Para guru pun berbagi dan mendukung untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan.