Rembuk Nasional, Penahanan Pimpinan KPK dan Adam Smith

Andi Suruji

KOMPAS.com - Boleh juga! Begitulah mungkin kita bergumam setelah melihat ”gebrakan” Kabinet Indonesia Bersatu II. Sehari setelah dilantik, para menteri mengikuti rapat kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Esoknya, mereka menggelar pertemuan dengan kalangan pengusaha. Hari itu, Wakil Presiden Boediono juga rapat bersama tiga menteri koordinator.

Memang berat tantangan Kabinet Indonesia Bersatu II. Ekspektasi publik tentu sangat tinggi, berbanding lurus kemenangan besar SBY-Boediono dalam pemilihan umum. Harapan lain adalah tidak bergantinya presiden. Wakil Presiden Boediono pun bukan orang baru di pemerintahan. Ia pernah menjadi Menteri Keuangan, kemudian Menko Perekonomian, lalu ke pos Gubernur Bank Indonesia. Ada juga menteri yang tidak diganti dan sejumlah wajah lama hanya berpindah pos.

Ekspektasi publik tinggi juga lantaran waktu pengumuman pemenang pemilu sampai masa jabatan presiden dan wakil presiden serta kabinetnya berakhir relatif cukup lama. Dengan demikian, asumsinya, apa yang hendak dikerjakan presiden- wakil presiden sebagai pemegang mandat rakyat dalam lima tahun ke depan harusnya sudah jelas.

Karena itu, kabinet seharusnya memang langsung tancap gas, bekerja keras menunjukkan kinerja yang akseleratif. Sangat mahal, bahkan terlalu mewah meminta waktu 100 hari ke depan tanpa menunjukkan kinerja awal yang jelas.

Digelarlah rembuk nasional (national summit). Masyarakat antusias mengikutinya. Presiden mengajak semua komponen bangsa bersatu dalam semangat kebersamaan untuk membangun negeri, yang dalam banyak hal memang harus diakui tertinggal jauh dibandingkan dengan bangsa dan negara lain.

Seharusnya rembuk nasional ini dijadikan gong pertama pembangunan lima tahun ke depan. Soalnya, rembuk nasional bukan hanya merembukkan persoalan di wilayah kementerian koordinator bidang perekonomian, tetapi juga bersinergi dengan kementerian koordinator lain, yakni politik, hukum, dan keamanan, serta bidang kesejahteraan rakyat.

Ketiganya memang saling terkait erat. Kesejahteraan rakyat hanya bisa ditingkatkan dengan memajukan perekonomian. Perekonomian bisa maju jika tercipta ketertiban hukum, kestabilan politik, dan keamanan nasional yang terjaga.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam beragam forum, dengan bahasa yang sangat sederhana, tak bosan-bosan menekankan pentingnya memajukan perekonomian bangsa. Tidak ada bangsa yang dihargai begitu tinggi di forum internasional tanpa pencapaian kemajuan ekonomi. Negara miskin hanya dibicarakan untuk diberikan bantuan.