Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus Cerminkan Sikap Partai

Kompas.com - 29/11/2009, 05:57 WIB
Editorlou

JAKARTA, Kompas.com - Sikap sesungguhnya partai politik dalam usulan hak angket kasus Bank Century dapat dilihat dari siapa yang mereka pilih untuk menjadi anggota panitia khusus hak angket tersebut. Kesungguhan partai patut dipertanyakan jika mereka mengirimkan anggotanya yang bermasalah.

Demikian pernyataan mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, seperti disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, seusai bersama sejumlah inisiator hak angket kasus Bank Century yang menamakan dirinya Tim Sembilan Pencari Kebenaran bertandang ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Sabtu, (28/11).

"Gus Dur menegaskan, semua elemen bangsa harus mengawal usulan hak angket ini. Partai yang ingin bermain akan terlihat dari siapa yang akan mereka kirim untuk duduk di pansus," kata Bambang.

Selain Bambang, anggota Tim Sembilan adalah Maruarar Sirait dari PDI-P, Chandra Tirta Wijaya (PAN), Lili Chodidjah Wahid (PKB), Ahmad Kurdi Moekri (PPP), Akbar Faizal (Hanura), Ahmad Muzani (Gerindra), serta Andi Rahmat dan Misbakhun dari PKS. Partai Demokrat menjadi satu-satunya partai di DPR yang tidak mengirimkan wakilnya di Tim Sembilan.

Meski demikian, Akbar Faizal, Andi Rahmat, dan Misbakhun kemarin tidak ikut bertemu Gus Dur.

Safari Tim 9

Selain menemui Gus Dur, Tim Sembilan juga berencana bersafari, menemui tokoh lain, seperti mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Minggu ini. Adapun Syafii Maarif, Din Syamsuddin, dan Amien Rais rencananya ditemui pada hari Senin bersama Megawati Soekarnoputri dan Sultan Hamengku Buwono X.

"Harapan kami, safari ini akan memperbesar dukungan terhadap pansus hak angket kasus Bank Century. Itu akan menjadi modal penting untuk mengusut kasus ini, dari hulu hingga hilir, yaitu ke mana uang negara Rp 6,7 triliun yang diterima Bank Century tersebut akhirnya mengalir?" ucap Bambang.

Jika usulan hak angket kasus Bank Century disetujui di Sidang Paripurna DPR, 1 Desember 2009, lanjut Bambang, susunan keanggotaan pansus diharapkan sudah terbentuk sebelum DPR memasuki reses pada 5 Desember. Jika belum terbentuk hingga tanggal itu, keanggotaan pansus akan terbentuk Januari 2010 dan itu akan memperbesar peluang penggembosan.

Ketua pansus

Yudi Latif dari Reform Institute setuju bahwa keseriusan partai terhadap hak angket kasus Bank Century akan terlihat dari mereka yang dikirim ke pansus dan kepemimpinan pansus.

"Ketua pansus sebaiknya dari parpol yang tidak memiliki konflik kepentingan. Pansus akan sulit bekerja serius dan dipercaya jika dipimpin kader Partai Demokrat sebab kasus Bank Century terkait dengan kebijakan pemerintah masa lalu, di mana Partai Demokrat menjadi penyokong utamanya. Secara akal sehat saja, sikap Partai Demokrat yang awalnya menolak, tetapi tiba-tiba berbalik setuju dan apalagi berniat memimpin pansus sudah menimbulkan banyak pertanyaan," papar Yudi.

Partai lain sebaiknya juga tidak mengirim anggotanya yang memiliki catatan hukum, seperti dugaan terkait korupsi, untuk duduk di pansus.

"Sejumlah anggota DPR yang disebut-sebut dalam sejumlah kasus seperti dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Juni 2004 tidak pantas menjadi anggota pansus. Jika mereka menjadi anggota pansus, hak angket dikhawatirkan hanya akan menjadi tempat tawar-menawar politik," tutur Yudi. (NWO)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+