Pendidikan Inklusi Belum Menjadi Isu Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendidikan inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) belum menjadi isu nasional, dan belum ada good will dari para pemegang kebijakan untuk meningkatkan penyelenggaraannya sehingga terkesan lamban.

Demikian hal tersebut terungkap dalam Pertemuan Nasional para Pemegang Kebijakan dalam Pendidikan Inklusi terkait program Opportunities for Vurnerable Children (OVC) yang diselenggarakan oleh Helen Keller International (HKI) Indonesia di Jakarta, Senin (30/11).

Manajer Program Nasional HKI Emillia Kristiyani mengungkapkan, menurut data UNESCO tahun 2009, rangking Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi terus mengalami kemerosotan. Pada 2007, kata Emillia, rangking Indonesia berada di urutan ke-58 dari 130 negara, sedangkan pada 2008 turun ke rangking 63 dari 130 negara.

Pada 2009 ini, Indonesia bahkan kian merosot hingga di peringkat 71 dari 129 negara. "Itu karena jumlah ABK di Indonesia masih sedikit yang terdaftar di sekolah," ujar Emillia.

Memang, kata dia, sejauh ini Indonesia tergolong mengalami kemajuan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hanya saja, kemajuan itu belum menasional, belum menyeluruh, karena pendidikan inklusi masih bersifat parsial.

Menurut Kepala Seksi Perencanaan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (Ditpslb) Departemen Pendidikan Nasional Teguh Widodo, sejauh ini upaya yang sedang disiapkan oleh pemerintah adalah memberikan dana bantuan beasiswa kepada ABK, yang saat ini berjumlah 99.000 di seluruh Indonesia.

"Tata kelola sekolah inklusi memang belum berjalan dengan semestinya. Sejauh ini banyak sekolah umum yang sebetulnya mau menerima siswa ABK, hanya saja mereka tidak tahu bagaimana cara menanganinya," ujar Teguh.

Menanggapi hal itu, Bupati Karanganyar Rini Iriani Sri Ratnaningsih berpendapat, bahwa pendidikan inklusi bagi ABK di Indonesia memang belum menjadi isu nasional. Maka, tidak mengherankan jika pemerintah, DPR, dan masyarakat luas belum memberikan perhatian lebih terhadap penyelenggaraannya.

"Belum menjadi isu nasional sehingga di masyarakat pun pemahaman tentang pendidikan inklusi masih belum merata," ujar Rini.