Guru dan Wakil Rakyat Dukung MA

MEDAN, KOMPAS.com - Para guru, anggota legislatif, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah RI mendukung keputusan Mahkamah Agung tentang Ujian Nasional (UN). Bentuk dukungan ini mereka wujudkan dengan menggelar syukuran bersama.

"Ini dukungan kami kepada pejuang pendidikan, sekaligus rasa terimakasih kepada mereka. Kami mendukung agar UN tidak lagi menjadi satu-satunya syarat kelulusan siswa," tutur Resita Lubis dari Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Galang, Deli Serdang, Senin (30/11), saat syukuran di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Medan.

Resita bersama puluhan guru di Medan mendorong agar pemerintah tidak melakukan upaya hukum lagi setelah putusan MA. Keputusan MA sudah cukup menjadi alasan, bahwa UN selama ini menyimpan banyak masalah.

"Saya ingin pemerintah melakukan evaluasi. Apakah cukup menilai kemampuan siswa hanya dengan angka-angka, itupun dari sejumlah mata pelajaran saja. Saya mempertanyakan apa dasar pemerintah ingin mempertahankan UN," kata perempuan lajang ini.

Resita sendiri memiliki pengalaman tragis mengenai UN. Sejak 2005, Resita melihat langsung praktek kecurangan yang direncanakan saat UN berlangsung. Kecurangan ini terjadi lantaran pihak sekolah tidak ingin anak didiknya gagal hanya karena UN. Selanjutnya, para guru diminta agar membantu siswa yang ujian dengan menyediakan kunci jawaban.

"Saya menolak ketika itu. Saya tidak tahan lagi," tutur Resita, yang berani membuka kisah praktek curang ini pada 2007.

Langkah Resita itu diikuti oleh puluhan guru muda lainnya di Medan. Namun, mereka harus menghadapi kenyataan pahit dengan menerima perlakuan tak menyenangkan dari pihak sekolah.

Bahkan, lanjut Rasita, dirinya pernah merasa tidak aman mengajar karena diminta tidak menjadi pengawas UN lagi. Namun masa pahit itu sudah lewat. Resita beruntung berhasil menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Para guru sempat haru di acara ini. Mereka bersama-sama memakan nasi tumpeng yang sengaja disediakan panitia. Bukan hanya acara makan-makan, karena syukuran itu juga menjadi ajang menyampaikan gagasan.

Sejumlah guru pun mendukung keputusan MA. Bahkan, dukungan juga datang dari organisasi profesi guru.

Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Medan Partomuan Silitonga mengatakan, menghentikan UN sebagai syarat tunggal kelulusan merupakan perjuangan panjang. Para guru sebenarnya sudah dari dahulu keberatan dengan pelaksanaan UN. Sebagian guru, katanya, bahkan kehilangan motivasi mengajar ketika siswa menghadapi UN.

"Yang terjadi pada saat seperti itu seperti sebuah sandiwara," katanya.