Hanura: Tak Ingin JK Dipanggil, Pasti Punya "Hidden Agenda"

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Hanura di DPR RI menetapkan pemanggilan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah harga mati. Pasalnya, pada waktu penetapan bail-out untuk Bank Century, Kalla adalah penanggung jawab pimpinan negara menggantikan Presiden SBY yang sedang menjalani lawatan ke luar negeri.

Oleh karena itu, Wasekjen Hanura Akbar Faisal menilai pemanggilan Kalla oleh Panus Angket Century mutlak dilakukan sehingga mengherankan jika ada pihak yang mengindikasikan penolakan. "(Pemanggilan) JK, harga mati. Gini aja deh, kalau ada yang tidak ingin atau tidak berniat JK dipanggil, pasti punya hidden agenda itu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jumat (11/12).

Menurut penilaian sejumlah pihak, pemanggilan Kalla menjadi sulit karena pimpinan Pansus Angket Century sendiri berasal dari Partai Golkar. Nama Kalla menjadi salah satu nama dari sejumlah pihak yang dinilai terkait langsung dengan kasus Bank Century, seperti Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI yang waktu itu masih dijabat oleh Boediono.

Wakil Ketua Pansus dari Fraksi PKS Mahfud Siddiq juga menyebutkan nama mantan Ketua BPK Anwar Nasution, Ketua BPK Hadi Purnomo, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta pihak Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Apakah pemanggilan hanya sampai kepada nama Kalla dan tidak sampai kepada Presiden SBY? "Struktur pikiran kami adalah mengundang nama-nama yang konfigurasi kasusnya sudah jelas, tapi itu tidak final. Bisa saja ada nama-nama baru dalam perjalanannya kelak," tegas Akbar.