Presiden "Jaga Jarak" dengan Pansus Century

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah anggota Pansus Hak Angket Century DPR RI memandang perlu memanggil Presiden SBY untuk menggali keterangannya ketika menerbitkan dan menjalankan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau JPSK. Perppu ini menjadi dasar penggelontoran dana talangan untuk Bank Century yang kemudian mencapai Rp 6,7 triliun.

Namun, staf ahli Kepresidenan Denny Indrayana mengatakan, Presiden akan waspada untuk memenuhi undangan tersebut jika dilayangkan. "Kalau itu (pemanggilan) tak di wilayah politik, mudah bilang iya. Tapi angket kan bisa berakhir pada pemakzulan sehingga kita harus jaga jarak," ujarnya dalam diskusi mingguan Trijaya FM di Warung Daun Cikini, Sabtu (12/12/2009).

Denny tak menampik bahwa selalu ada polemik dalam sikap presiden ketika menanggapi proses berjalannya upaya pemberantasan korupsi meski cita-citanya sama.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Angket Century Gayus Lumbuun dari PDI-P menyerahkan kepada Presiden mengenai keputusan untuk memberi konfirmasi mengenai Perppu kepada Pansus. "Tergantung apa Presiden punya sense untuk menyelesaikan kasus bank Century. Walau sudah ditolak perlu dijelaskan," katanya.

Gayus mengatakan, Pansus memang bekerja dalam ranah politik. Namun, hasil-hasil yang akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi akan diteruskan ke ranah hukum.