Pansus "Kekeuh" Pengin Rekaman KSSK

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat pleno Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR RI yang berlangsung tertutup, Rabu (16/12/2009) menjelang dini hari, menyepakati bahwa Pansus harus memperoleh rekaman dan dokumen notulensi rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Rekaman dan notulensi diperlukan untuk melengkapi data kerja Pansus.

Ketua Pansus Idrus Marham mengatakan, Pansus tak akan menyerah dengan "penolakan" Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyerahkan dokumen dan rekaman karena terganjal ketentuan UU. "Kita akan minta langsung ke Menkeu," tuturnya.

Sebelumnya, Pansus telah melayangkan surat undangan BPK sekaligus permintaan dokumen dan rekaman. Namun, karena UU, BPK meminta izin terlebih dulu kepada Menkeu sebagai pemilik rekaman dan dokumen. Surat Menkeu menyatakan bahwa keduanya akan diberikan jika Pansus memintanya langsung kepada Menkeu. Rapat tertutup Pansus juga menyepakati kesimpulan BPK mengenai dugaan rekayasa dan manipulasi ketentuan dalam upaya penyelamatan Bank Century.

Namun, baik Idrus maupun anggota Pansus Bambang Soesatyo mengatakan, Fraksi Demokrat masih terus meragukan laporan audit investigasi BPK. "Demokrat masih mengatakan, langkah-langkah yang diambil menteri dengan alasan sistemik sudah tepat dan tidak perlu dipermasalahkan. Sementara fraksi lain beranggapan itu masih keliru," tutur Bambang.

Sementara itu, Idrus mengatakan, perbedaan pendapat justru akan membantu Pansus untuk terus bekerja secara obyektif dengan mengecek dan ricek data dan fakta yang bermunculan.