Demokrat: Kaitkan SBY dengan Century Tidak Proporsional

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat angkat bicara mengenai berkembangnya spekulasi bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengetahui keputusan bailout Bank Century. Seperti diberitakan beberapa surat kabar hari ini, sejumlah dokumen mengindikasikan bahwa Presiden SBY dilaporkan mengenai keputusan pengucuran dana talangan Rp 6,7 triliun. Salah satunya, catatan rapat KSSK pada 21 November 2008 yang dihadiri Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) saat itu, Marsillam Simanjuntak.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan, Presiden tidak mengetahui dan tidak mendapatkan laporan mengenai kehadiran Marsillam dalam rapat tersebut.

"Presiden tidak mengetahui atau dilapori tentang kehadiran Kepala UKP3R tersebut. Kepala UKP3R tidak melapor atau memberitahukan Presiden, baik sebelum dan sesudah pertemuan mengenai keikutsertaan sebagai narasumber dalam setiap pertemuan KSSK," kata Anas, di Jakarta, Kamis (24/12/2009).

Ia menambahkan, kehadiran Marsillam atas undangan KSSK dalam posisi sebagai narasumber. "Bukan mewakili Presiden atau atas instruksi Presiden," ujarnya.

Keputusan yang diambil BI dan KSSK, lanjut Anas, tidak memerlukan izin atau keterlibatan Presiden. "Karena itu, tidak pada tempatnya menarik-narik dan mengkaitkan Presiden dengan kebijakan penyelamatan Bank Century. Mengaitkan SBY dengan kasus Century adalah amat tidak proporsional dan sangat tendensius," kata Anas.

Demokrat menilai, menyeret SBY dalam kasus ini, merupakan upaya politisasi yang sangat transparan. "Jangan pansus (Pansus Hak Angket Bank Century) dijadikan media politisasi," tandasnya.