Beasiswa untuk SMK Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk memutus mata rantai kemiskinan, Kementerian Pendidikan Nasional akan memfokuskan pemberian beasiswa untuk masyarakat kurang mampu dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dana yang disediakan Rp 1,5 triliun untuk 3 juta penerima.

Demikian dikemukakan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh ketika menyampaikan ”Capaian Kinerja dan Daya Serap Tahun 2009, Evaluasi dan Capaian Program Kerja 100 Hari dan Program Unggulan”, Selasa (5/1/2010), di Jakarta.

”Pendidikan adalah tiket untuk keluar dari mata rantai kemiskinan. Paling tidak, minimal sudah ada 20.000 mahasiswa yang mendapat beasiswa Rp 500.000 setiap bulan melalui program beasiswa Bidik Misi,” ujarnya.

Meski dikatakan akan memfokuskan pada pemberian beasiswa, jika dibandingkan antara tahun 2009 dan 2010, jumlah penerima beasiswa dari kalangan yang kurang mampu untuk tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK) justru menurun dari 329.000 siswa (anggaran sekitar Rp 257 miliar) pada tahun 2009 menjadi 305.535 siswa (anggaran sekitar Rp 251 miliar) pada tahun 2010.

Alokasi dana menurun

Penurunan jumlah beasiswa itu, menurut Direktur Pembinaan SMK Joko Sutrisno, karena alokasi anggaran untuk SMK juga menurun dari Rp 1,98 triliun menjadi Rp 1,4 triliun. ”Untuk alasan turunnya kenapa lebih baik tanyakan saja ke Komisi X DPR,” kata Joko ketika dihubungi secara terpisah.

Meski alokasi anggaran dan jumlah penerima beasiswa di SMK turun, kata Joko lebih lanjut, volume siswa yang masuk ke SMK naik dan mayoritas berasal dari kalangan ekonomi bawah.

Dalam penyampaian capaian Kementerian Pendidikan Nasional, Direktur Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Suyanto mengatakan, alokasi dana untuk bantuan operasional sekolah tahun 2010 tidak bertambah karena sudah dinaikkan pada tahun 2009.

”Untuk SD kabupaten Rp 397.000, SD kota Rp 400.000, SMP kabupaten Rp 570.000, dan SMP kota Rp 575.000. Jumlah bantuan operasional sekolah yang digelontorkan tetap naik karena kenaikan jumlah siswa yang masuk SMP dari SD,” ujarnya.

Wajib belajar 9 tahun

Selain pemberian beasiswa untuk masyarakat kurang mampu, Nuh menyebutkan, pada tahun 2010 pihaknya akan memprioritaskan penyelesaian wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dari sisi aksesibilitas dan kualitas serta meningkatkan peningkatan kualitas relevansi pendidikan menengah, terutama pendidikan menengah kejuruan, dengan pendidikan tinggi terhadap dunia kerja.

”Namun, ini tidak berarti pendidikan selalu terkait urusan kerja, tetapi di pendidikan, target idealis dan pragmatis harus dikawinkan. Kita tidak ingin pengangguran bertambah terus. Kita juga ingin lulusan kita bisa diterima dan masuk ke dunia kerja,” kata Nuh. (LUK)