Soal UN, Presiden Tidak Menyentuh Persoalan Fundamental

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap yang ditunjukkan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terkait ujian nasional (UN) dianggap masih terlalu teknis, tidak menyentuh hal-hal yang bersifat fundamental. 

Demikian diungkapkan pemerhati pendidikan yang juga anggota Education Forum Elin Driana kepada Kompas.com, Jumat (8/1/2010), di Jakarta. Elin tidak berkilah bahwa sikap Presiden SBY itu pantas untuk diapresiasi.

"Karena baru kali ini Presiden RI mau berbicara soal UN, pada periode pemerintahannya yang lalu kan tidak sama sekali. Sayangnya, langkah-langkahnya masih berputar pada hal-hal teknis," kata Elin.

Elin menegaskan, seharusnya Presiden bisa mengambil langkah-langkah yang fundamental, yaitu pada arah kebijakan UN itu sendiri. Untuk itu, tambah Elin, Presiden SBY perlu lebih menggali inisiatif tentang perlu tidaknya UN dilanjutkan sebab hal tersebut sangat erat kaitannya dengan perbaikan pada kualitas sistem pendidikan nasional.

"Adakah sikap dan langkah-langkah yang diambil Presiden menanggapi putusan MA soal UN? Tidak ada, padahal Presiden itu tergugat pertama," ujar Elin.

Dia menambahkan, banyak pelanggaran terkait dilaksanakannya UN. Khususnya, kata dia, adalah hak anak atas pendidikan. Itulah, menurut Elin, yang seharusnya menjadi konsentrasi Presiden.

"Belum lagi syarat-syarat perbaikan kualitas pada sistem pendidikan nasional sebagai pertimbangan UN dilaksanakan atau tidak. Itu yang harusnya dipertimbangkan oleh Presiden, bukan asusmsi bagaimana UN itu harusnya dilaksanakan," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden SBY memutuskan untuk tetap melaksanakan UN pada 2010. Namun, Presiden meminta agar penyelenggaraan UN diperbaiki dan disempurnakan, serta ditingkatkan kualitasnya.

Keinginan Presiden SBY itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dalam keterangan pers seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden SBY di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (7/1/2010).