DPR Setujui UN

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun terjadi perdebatan yang serius di antara anggota Komisi X DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh selama lebih dari tujuh jam, Senin (11/1/2010), pada dasarnya para wakil rakyat menyetujui pelaksanaan UN. Dalam rekomendasi sementara di akhir rapat kerja, Komisi X tetap menyetujui UN seperti yang dilaksanakan selama ini yakni hasilnya dipakai sebagai salah satu penentu kelulusan dan pemetaan pendidikan.

Dalam rapat kerja itu juga muncul wacana supaya dalam penilaian kelulusan siswa memakai pembobotan. Keempat faktor penentu kelulusan siswa diminta tidak saling membatalkan kelulusan, tetapi dibobot, dengan tidak menjadikan UN sebagai faktor penentu utama.

Rully Chairul Azwal, Wakil Pimpinan Komisi X, mengatakan sikap Komisi X yang lebih jelas soal penyelenggaraan UN akan diputuskan dalam waktu dua minggu ke depan. Pembahasan lebih dalam untuk memperbaiki mutu dan efektivitas penyelenggaraan UN dibahas lebih serius dalam panitia kerja UN.