Persoalan UN adalah Cermin Masyarakat Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Semua persoalan terkait penyelanggaraan Ujian Nasional (UN) merupakan cerminan masyarakat Indonesia, yakni sulitnya memberantas budaya korupsi.

Artinya, persoalan UN justeru berpangkal dari sebuah persoalan paling fundamental di negara ini, yaitu korupsi. Persoalan yang tiada habisnya dipermasalahkan tanpa banyak yang bisa dituntaskan.

"Tetapi, kita sebagai pendidik dan pengelola pendidikan harus mengembalikan semuanya pada perjuangan anak-anak didik," ucap Kepala SMA Kolese Kanisius Jakarta, Rm Heru Hendarto, Selasa (12/1/2010).

"Saya sudah protes sana-sini, tetapi seberapa besar sih kekuatannya? Wong, putusan MA pun tidak ada yang diakomodir," tambahnya.

Menanggapi pandangan tersebut, pengamat pendidikan Darmaningtyas bahkan menyayangkan sikap Komisi X DPR RI jika kelak tidak tegas terhadap keteguhan pemerintah menggelar UN. Darmaningtyas beranggapan, banyak anggota Komisi X yang tidak paham akan banyaknya manipulasi di dalam pelaksanaan UN.

"Mereka tidak tahu, bahwa di lapangan itu banyak guru yang heran melihat murid-murid mereka sendiri kok standar nilai UN-nya tinggi sekali, jauh dari nilai hariannya," ujarnya.

Keterpaksaan

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Kolese Gonzaga Romo Y. Alis Windu Prasetya mengatakan, sebesar apapun tekanan masyarakat terhadap rencana pelaksanaannya, UN tetap akan dilaksanakan dan diterima, kendatipun sebetulnya itu adalah keterpaksaan.

"Mau tak mau itu akan dilaksanakan, bahkan siswa kami sendiri pun sampai bertanya, untuk apa sebetulnya UN, karena kalau begini terus lebih tidak perlu ada UN," ujar Alis.

Siswa, kata Alis, adalah subyek pendidikan, bukan sebaliknya sebagai obyek, yang akhirnya malah menjadi korban dari pendidikan itu sendiri (kebijakan). Tidak heran, Alis mengaku geleng kepala melihat besarnya anggaran UN dan keluhan orang tua.