Anies Baswedan: Isu Pentingnya Bukan Lagi BHP!

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Persoalan status Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan atau UU BHP bukan lagi isu penting untuk diperdebatkan sehingga sekarang masalahnya bukan mau menerapkan BHP atau tidak.

Demikian diungkapkan Rektor Universitas Paramadina Jakarta Anies Baswedan pada peresmian International Program for Law and Shariah (Ipols) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Yogyakarta, Senin (18/1/2010).

"Permasalahan justru terletak pada pengelolaan dana pendidikan itu sendiri yang tidak semestinya dibebankan kepada mahasiswa," ujarnya. 

Anies mengatakan, kemandirian dalam pembiayaan pendidikan itu adalah suatu keniscayaan. Di awal mungkin perguruan tinggi memang perlu dibiayai pemerintah. Namun, dalam perjalanan selanjutnya, perguruan tinggi juga harus bisa mandiri.

"Dengan adanya kemandirian tersebut, perguruan tinggi tidak membebankan biaya pada mahasiswa," katanya.

Menurut dia, pada dasarnya Indonesia bisa dan sangat mampu mewujudkan pendidikan dengan landasan kemandirian. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus pandai-pandai menerjemahkan bahasa pengelolaan pendidikan dalam bahasa pengelolaan bisnis modern.

"Masalah BHP atau tidak, yang seharusnya menjadi kajian lebih lanjut dan lebih penting adalah perguruan tinggi harus berfungsi sebagai transformer sosial ekonomi masyarakat," katanya.