Hipmi: Program 100 Hari Tak Sesuai Harapan

JAKARTA, KOMPAS.com — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai, program 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sejak awal, program 100 hari itu memang tidak jelas target apa saja yang akan dicapai alias kabur.

"Saat ini memang susah dinilai karena pemerintah tidak pernah menyampaikan ukuran pencapaian 100 hari. Misalnya, kebijakan apa yang sudah dikeluarkan, alasannya, programnya, dan bagaimana tahapan pelaksanaannya, " kata Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa dalam rilisnya ke Persda Network di Jakarta, Kamis (28/1/2010).

Erwin mengatakan, sejak awal pemerintah diharapkan dapat menyampaikan gambaran besar kondisi, situasi, dan posisi Indonesia, khususnya dalam bidang perekonomian, yang harus dicapai.

“Jadi arahan ke depan serta target-target konkret yang perlu dicapai dalam lima tahun ke depan dan setiap tahunnya, termasuk 100 hari, harus dijelas,” lanjutnya.
Itu sebabnya, dalam kajiannya, Hipmi kemudian memaklumi bila masyarakat tidak merasakan hal-hal apa saja yang sudah dicapai.

BPP Hipmi menyimpulkan tiga hal terkait kebijakan pemerintah, khususnya di bidang perekonomian, yakni, pertama, tidak ada gambaran, arahan, dan fokus yang ingin dicapai pemerintah sehingga 100 hari pertama susah untuk diukur dan didukung. "Hal ini sangat disayangkan karena yang tidak terukur biasanya tidak terkontrol," tegas Erwin.

Kedua, dalam 100 hari, pemerintahan SBY-Boediono terlalu reaktif dan kurang antisipatif terhadap dinamika domestik maupun internasional sehingga masalah dan tantangan cepat beralih menjadi gangguan terhadap jalanannya pemerintahan.  "Ini ditunjukkan oleh terlalu mendominasinya isu hukum dan politik mengenai kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Padahal, baik hukum maupun politik sudah ada koridornya masing-masing yang terwakili secara independen oleh lembaga tinggi negara setingkat Presiden, yaitu Mahkamah Agung dan DPR," lanjut Erwin.

Akibatnya, berdasarkan kajian Hipmi tersebut, pemerintah seperti kurang siap menghadapi tantangan terkini dan yang akan datang, yang memang penting bagi masyarakat. Ini misalnya tantangan Perjanjian Pasar Bebas ASEAN dan China, ekspor komoditas yang harganya sedang meningkat, infrastruktur, reindustrialisasi, dan kewirausahaan.

Ketiga, perekonomian daerah justru berjalan lebih cepat dan tidak terpengaruh dengan situasi di Jakarta. Walaupun hal ini positif, Hipmi mengharapkan pemerintah pusat bisa membantu dengan berbagai terobosan agar pemerintah daerah bisa mempercepat program pembangunan di daerah.

"Sebenarnya kan pemerintahan SBY-Boediono sudah memberikan janji politik untuk melanjutkan. Masyarakat saat ini masih menunggu apa saja komitmen konkret yang akan dilanjutkan oleh pemerintah dari pemerintahan sebelumnya," demikian salah satu kesimpulan dari kajian Hipmi.

Namun, Hipmi berharap, masyarakat harus realistis sebab dampak sebuah program pembangunan baru dirasakan dalam jangka panjang. "Selama rencananya sudah konkret, sudah dapat diukur, sehingga dunia usaha dapat mendukung dan melibatkan diri dalam rencana pemerintah, maka masyarakat akan puas dengan kinerja pemerintah," simpul Erwin.