2011, Pemerintah-DPR Punya Format Baru UN

JAKARTA, KOMPAS.com — Tetap dilaksanakannya Ujian Nasional (UN) secara mikro adalah untuk mendorong daya belajar siswa dan secara makro untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional.

Demikian dikatakan oleh Kepala Balitbang Depdiknas Mansyur Ramly dalam "Diskusi Publik: Penyelenggaraan Ujian Nasional sebagai Alat Evaluasi Keberhasilan Pendidikan" di Jakarta, Kamis (28/1/2010).

Ramly mengatakan, pemerintah memiliki beberapa landasan baik yuridis maupun penelitian ilmiah untuk tetap bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan UN tahun ini. Ke depan, Balitbang Kemendiknas juga sudah menyiapkan rencana studi kebijakan tentang sistem pendidikan nasional, khususnya terkait evaluasi pendidikan.

"Kami juga sudah sepakat dengan DPR untuk menggunakan studi itu sebagai penyempurnaan UN ke depan di 2011 dalam bentuk perubahan UN yang baru," ujar Ramly.

Seperti diberitakan sebelumnya, kata Ramly, pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Nasional, Rabu (27/1/2010) malam tadi, Komisi X telah merestui dilaksanakannya UN dengan syarat-syarat perbaikan seiring pelaksanaan UN pada Maret 2010 dan evaluasi untuk perubahan UN 2011 mendatang.

A.Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi X, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi ini, mengatakan, DPR dan pemerintah sepakat untuk membuat perubahan format baru UN 2011 sebagai bentuk evaluasi pelaksanaannya tahun ini.

"Kami (Panja Komisi X) masih menunggu proposal studi untuk perbaikan-perbaikan tersebut. UN tahun ini akan kami uji kelayakannya untuk perubahan di 2011," ujar Naja.