Pemerintah Lalai dalam Pemberian Dana UN

JAKARTA, KOMPAS.com — Sampai berakhirnya ujian nasional (UN) untuk tingkat SMA/SMK, Jumat (26/3/2010), dana UN dari pemerintah di beberapa kota/kabupaten Jawa Barat belum turun. Akibatnya, pihak sekolah harus nombok memakai uang sekolah. 

Padahal, berdasarkan janji Kementerian Pendidikan Nasional, dana bantuan pemerintah pusat untuk penyelenggaraan UN dikucurkan sepekan menjelang UN atau pada H-7. "Sampai UN terakhir hari ini, dana UN belum turun juga," kata Koordinator Komite Independen Pemantau UN (KIPUN) Jabar Iwan Hermawan.

Iwan mengatakan, dana UN yang harus ditalangi sekolah untuk biaya oprasional UN rata-tata Rp 7,5 juta. Adapun biaya pengawas yang tadinya akan dibayar Rp 35.000 per mata pelajaran diubah menjadi Rp 35.000 per hari.

Pengawas yang menjalankan tugasnya secara penuh selama lima hari hanya mendapat honor sebesar Rp 175.000. Oleh karena itu, atas kesepakatan para kepala sekolah di Kota Bandung, honor ditambah Rp 150.000 per pengawas.

Berdasarkan Permendiknas No 75 tahun 2009 Pasal 21, biaya penyelenggaraan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Atas kejadian ini, kata Iwan, KIPUN 2009 menyayangkan kelalaian pemerintah dalam keterlambatan mengucurkan biaya UN ini. Berdasarkan informasi dari sejumlah sekolah, kelambatan ini sudah terjadi tiap tahun.