Presiden: Jangan Sampai Ada Kevakuman Hukum bagi PTN

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam rapat terbatas membahas persoalan pendidikan tinggi pascabatalnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan di Istana Presiden, Senin (12/4/2010), Presiden RI berpesan agar jangan sampai terjadi kevakuman hukum yang pasti bagi perguruan tinggi negeri dalam menjalankan pengelolaan pendidikan tinggi.

Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan para menteri dan rektor yang hadir dalam rapat tersebut, Senin siang, di Istana Negara, Jakarta. Kevakuman hukum tersebut, kata Presiden, terutama terkait dengan PTN BHMN yang tidak memiliki cantolan hukumnya.

"Agar ada payung hukum yang pasti agar para rektor dalam menjalankan memiliki kepastian hukum," pesan Presiden.

Hadir dalam pertemuan itu antara lain Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, serta tiga rektor PTN BHMN dari Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, dan Institut Pertanian Bogor.