Rektor ITB: Tidak Ada yang Namanya Komersialisasi!

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapat terbatas membahas persoalan pendidikan tinggi pascabatalnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) di Istana Presiden, Senin (12/4/2010), Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Akhmaloka turut menyampaikan pendapatnya kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, yang intinya serupa dengan suara perwakilan PTN BHMN lain,

"Intinya bahwa otonomi harus berjalan, karena tidak mungkin roda yang sudah menggelinding ditarik lagi. Selama ini, komersialisai pendidikan yang diwacanakan terhadap PTN itu banyak yang keliru," ujar Akhmaloka.

ITB, kata Akhmaloka, selama ini mengambil dana dari orang tua mahasiswa hanya berkisar antara 25-30 persen. Sementara itu, 30 persen diambil dari pemerintah seperti Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan selebihnya dari pihak ketiga seperti kerjasama-kerjasama dengan industri.

"Terus terang, sulit untuk bisa mengembangkan PTN yang berbasis sains dan teknologi tanpa dekat dengan industri terkait, karena selama ini 40 biaya operasional kami dari situ. Maka, saya katakan, bahwa jangan sampai otonomi ini tidak bisa dilakukan," ujar Akhmaloka.

Sejauh berdasarkan hasil rapat terbatas ini, lanjut Akhmaloka, para rektor PTN BHMN dan menteri-menteri terkait yang hadir pun telah sepakat untuk mencari bentuk payung hukum yang baik agar PTN tetap bisa berprestasi dan meningkatkan kualitasnya. Untuk itu, dua pekan ke depan Mendiknas diminta kembali menemui Presiden RI untuk melaporkan hasil kajian selanjutnya.

"Artinya kita semua sepakat, bahwa kualitas itu juga perlu biaya. Soal darimana biaya itu kan tidak harus dari pemerintah, bisa dari pihak ketiga. Tidak ada itu yang namanya komersialisasi," tambahnya.