UN SMP Harus Tetap Dievaluasi

Bandung, Kompas - Tingginya tingkat kelulusan ujian nasional SMP dan MTs di Jawa Barat tetap perlu dievaluasi semua pihak untuk memperbaiki tingkat kelulusan dan rata-rata nilai siswa. "Perbaikan harus dilakukan meski tingkat kelulusan Jabar tinggi," ujar Ketua Panitia UN Jabar Asep Hilman di Bandung, Kamis (6/5).

Angka kelulusan UN SMP/MTs di Jabar tahun ini cukup tinggi, yakni 97,59 persen. Hanya 2,41 persen siswa harus mengulang. Data Dinas Pendidikan Jabar menyebutkan, jumlah peserta UN SMP/MTs di Jabar 636.511 orang. Adapun jumlah yang tidak lulus 15.333 orang.

Asep mengatakan, ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Kualitas kompetensi guru menjadi isu utama. Di antaranya peningkatan metode pengajaran, kemampuan mengajar, hingga pelaksanaan pedagogi mengajar yang tepat dan ramah bagi siswa.

"Sudah tidak zaman lagi mengajar dengan marah. Harus ada cara lain yang bisa membuat siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran," ujarnya.

Ketersediaan sarana dan prasarana juga hendaknya menjadi perhatian, antara lain alat peraga hingga kelengkapan isi laboratorium. Hal itu memudahkan siswa belajar.

"Evaluasi juga harus dilakukan pada pusat pelayanan pendidikan dalam membuat soal UN. Harus dilihat apakah soal yang diujikan sesuai dengan materi yang diajarkan," ujar Asep.

Mengenai daerah yang tingkat kelulusannya rendah, Asep mengatakan harus dilihat dari beragam latar belakang. Tiga daerah dengan tingkat kelulusan tertinggi adalah Kota Banjar dengan 99,25 persen, Kota Bogor (99,26 persen), dan Kabupaten Ciamis (99,48 persen). Adapun tiga daerah terendah adalah Karawang dengan 92,23 persen, Indramayu (94,00 persen), dan Subang (94,44 persen).

Asep memperkirakan tiga daerah yang nilai kelulusannya masih rendah dipengaruhi latar belakang sosial, hal tak terduga seperti banjir, hingga tidak seimbangnya jumlah guru dan siswa. Ia mengharapkan hal itu juga menjadi pertimbangan agar tidak muncul opini yang mengatakan, siswa tidak mempersiapkan diri menghadapi UN dengan baik dan benar.

"Banjir dan jomplang-nya jumlah siswa dan guru saya perkirakan menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai kelulusan. Namun, latar belakang sosial seperti kemungkinan rendahnya kepedulian masyarakat untuk sekolah juga harus diperhitungkan," ujar Asep.

Kualitas pendidikan

Pemerhati pendidikan tetap berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan penyelenggaraan UN. UN tidak berhasil memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.

"UN tahun 2010 membuktikan tidak bisa membuat arah pendidikan menjadi lebih baik. Kecurangan seperti dugaan kebocoran soal, munculnya salinan seperti lembar jawaban, dan banyaknya siswa yang tidak lulus menunjukkan kegagalan pelaksanaan UN," ujar Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan.

Ketua Lembaga Advokasi Pendidikan Dan Satriana mengatakan, banyaknya kecurangan membuktikan pemerintah tidak serius menyelenggarakan UN. Harus ada terobosan baru yang bisa memperbaikinya.

"Permasalahan ini tidak lagi terkait hal teknis, tapi bagaimana pemerintah membuat suatu konsep kebijakan publik yang benar dan sesuai dengan keinginan masyarakat," ujar Dan. (CHE)